Sabtu 25 Nov 2017 20:37 WIB

Kemensos-Himbara Siapkan Layanan Informasi Bansos Non Tunai

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap IV dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap VI di GOR Turida, Mataram, Jumat (24/11).
Foto: Republika/Muhammad Nursyamsyi
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap IV dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap VI di GOR Turida, Mataram, Jumat (24/11).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM --  Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan kementeriannya bersama Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) siapkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait bansos non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

"Layanan ini kami siapkan menuju penyaluran bansos non tunai PKH dan BPNT untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018," kata Khofifah di Kota Mataram, berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (25/11).

Ia mengatakan dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, pihaknya perlu lakukan antisipasi serta respon cepat  agar layanan bansos non tunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas. Untuk itu hadirnya layanan pengaduan ini penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Ia mengatakan layanan informasi dan pengaduan ini menggandeng HIMBARA sebagai mitra karena mereka merupakan bank penyalur bansos non tunai di seluruh Indonesia. "Dengan adanya kerja sama ini diharapakan akan mempercepat respon penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat," tambahnya. 

Seperti diketahui penyaluran bantuan sosial secara non tunai telah dimulai sejak November 2016 merupakan sebuah lompatan besar yang revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia bahkan di dunia. Mengingat sampai saat ini model kartu kombo yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang  memiliki fitur saving account dan e-wallet bagi masyarakat kurang mampu merupakan pertama kali di dunia di antara 72 negara yang melaksanakan program conditional cash transfer yang di Indonesia kita kenal PKH ini. 

Dua fitur layanan yang tertanam dalam KKS, lanjut Khofifah, memungkinkan masyarakat bisa menabung dan mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.  

Melalui bansos non tunai, penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos dan harus mengantre lama karena waktu pengambilannya bersamaan, maka kini dengan sistem non tunai melalui sistem perbankan akan terlayani jauh lebih efektif karena mereka bisa akses melalui ATM bank HIMBARA serta agen bank terdekat. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement