REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sanksi pemecatan terhadap kadernya yang juga Bupati Trenggalek Emil Dardak otomatis setelah ia mendeklarasikan menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa. Hal ini karena PDIP tidak mengenal ada kader dengan keanggotaan dua partai.

Terkait hal ini, Emil mengatakan menghormati apapun keputusan PDIP. Emil menuturkan, sebelum memutuskan hal tersebut ia terlebih dahulu meminta izin oleh partai yang mengusungnya tersebut. Hal pertama yang ia lakukan yakni berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk membicarakan hal tersebut. "Saya menemui beliau dengan niat bicara baik-baik. Ya tentunya hasilnya, intinya kita harus saling menghormati apa yang menjadi pilihan masing-masing. Saya pun menghormati pilihan politik dan langkah yang dipilih oleh Sekjen," ujar Emil saat dihubungi pada Jumat (24/11).

Emil juga mengaku menghargai PDIP sebagai partai yang mengusungnya saat maju sebagai Bupati Trenggalek tersebut. Apalagi ia juga mengakui ikut dalam sekolah pendidikan kader PDIP. Namun ia tidak menegaskan, apakah ia telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.

"Saya memilih untuk tidak membahas lebih lanjut masalah ini. Saya selama ini saya menjaga kebersamaan tujuh parpol yang ada di koalisi pemerintahan kami dan bagi saya PDIP adalah partai yang sangat elok sampai saat ini," ujar Emil.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan dalam catatan PDIP dari 34 kepala daerah di bawah umur 40 tahun yang berasal dari PDIP, ternyata hanya Emil Dardaklah yang tergiur kekuasan lebih tinggi. Karena itu juga Emil rela loncat pagar dan meninggalkan masyarakat Trenggalek.

Padahal Emil lanjut Hasto, baru dua tahun menjalani kepemimpinan di Trenggalek. "Jumlah kepala dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan yang berusia di bawah 40 tahun sebanyak 34 orang. Hanya satu orang yang memilih jalan kekuasaan dan memilih loncat pagar," kata Hasto.

Namun demikian, Hasto mengatakan berpindahnya Emil Dardak untuk jabatan lebih tinggi, tidak akan mengurangi semangat politik terbuka PDI Perjuangan dalam menghadirkan kader calon pemimpin baru. "Bung Emil Dardak telah memilih jalan. Partai tentu otomatis memberikan sanksi pemecatan. Ia adalah gambaran sedikit dari orang muda yang memilih loncatan politik, meski baru menjabat dua tahun menjabat Bupati," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika