REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(PMK) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menjalin kerja sama terkait revolusimental pembangunan manusia Indonesia yang pancasila dan berkemajuan. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk menciptakan karakter bangsa yang pancasila dan berkemajuan untuk menjawab tantangan masa depan bangsa dalam percaturan dunia global.
Menteri PMK, Puan Maharani mengatakan kerja sama dengan PP Muhammadiyah ini dilatarbelakangi dengan adanya kesamaan persepsi dalam menghadapi dan menyikapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggung jawab tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa," ujarnya saat acara MoU PMK dan PP Muhammadiyah di Aula PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (24/11).
Menurutnya, para tokoh Muhammadiyah sejak era KH Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan hingga sekarang mengambil peran aktif dalam usaha-usaha kebangkitan nasional dan perjuangan bangsa. Dalam hal kebangsaan, Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 di Makassar telah menghasilkan keputusan resmi yang penting dan strategis, salah satunya tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.
"Ini merupakan sikap, keyakinan dan komitmen kebangsaan Persyarikatan Muhammadiyah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ucapnya.
Oleh karena itu, Muhammadiyah mempunyai peranyang sangat penting dan strategis dalam ikut bergotong royong memperkuat pembangunan manusia yang berkualitas sebagai modal dalam memajukan Indonesia.
"Kerja sama ini merupakan sinergi dan komitmenbersama dalam menjadikan Indonesia yang sejahtera, maju, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila," ungkapnya.
Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menambahkan, pihaknya sebagai mitra pemerintah dalam penanaman dan pelaksanaan moral agama dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara merasa sangat terpanggil untuk bekerja sama dalam pembangunan manusia dan kebudayaan ini.
"Muhammadiyah dapat mendharma bakti pada negeri yang memang sudah menjadi ciri khas dasar gerakan organisasi untuk selalu mencipta baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur, sebuah negeri yang aman dan sejahtera," ungkapnya.
Dalam nota kesepahaman ini akan bekerja keras dalam delapan bidang seperti gerakan nasional revolusi mental, koordinasi bidang kerawanan sosial dan dampak bencana, koordinasi bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, kooridnasi bidang peningkatan kesehatan, koordinasi bidang pendidikan dan agama, koordinasi bidang kebudayaan, koordinasi bidang perlindungan perempuan dan anak, serta koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika