REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Pemerintah Kota Padang menghadapi masalah serius untuk membenahi koperasi. Catatan Pemerintah Kota Padang, dari 676 koperasi aktif, baru 101 unit atau 15 persen yang masuk kategori sehat.
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah memandang kondisi ini menjadi catatan penting bagi pihaknya untuk menyehatkan koperasi. Apalagi menurutnya, koperasi erat kaitannya dengan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Masih banyak tantangan untuk pengembangan Koperasi dan UMKM," ujar Mahyeldi saat membuka Koordinasi Bidang Koperasi dan UKM, Kamis (23/11).
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangungan, Afrizal Khaidir menyebutkan, bahwa koperasi yang volume pembiayaannya sudah mencapai Rp 2,5 miliar setahun dan wajib diaudit akuntan publik baru sekitar 17 persen atau 115 unit koperasi di Kota Padang. Padahal ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 15 Tahun 2015.
"Masalah utama pengembangan koperasi, masih banyak tunggakan macet pada usaha simpan pinjam. Koperasi sulit meningkatkan skala usaha," kata Afrizal.
Di bidang UMKM, lanjut Afrizal, selama tiga tahun ini pihaknya mampu menumbuhkan sekitar tujuh ribu wirausaha baru. "Dari data Dinas Koperasi dan UKM, sudah ada tujuh ribu wirusahawan baru yang dibina dinas terkait," ujarnya.
Ia menambahkan, program penumbuhan wirausaha baru ini terus dilakukan, terutama untuk penajamanan sasarannya. "Di samping membina peningkatan keterampilan dan manajemen pelaku wirausaha tersebut, Pemko juga membantu dalam penguatan modal dan pemasaran," sebut Afrizal.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Yunisman mengatakan, rapat koordinasi yang dilakukan bertujuan memantapkan evaluasi dan penajaman program kerja kedepan.
"Selain itu menyesuaikan program kerja dengan perubahan rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM tahun 2014-2019 yang menitik beratkan mewujudkan koperasi sehat dan peningkatan skala usaha," kata Yunisman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika