REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen menangani permasalahan kemiskinan. Salah satunya dengan memperkuat pendataan warga miskin. Pemkot berencana mengadakan musyawarah kelurahan (Muskel) untuk membuka data sosial penduduk supaya membedakan mana saja yang masuk dalam kategori miskin.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah (Bapelitbangda) Kota Tasikmalaya Tarlan mengatakan Muskel dijadwalkan diadakan tahun depan sekaligus menyesesuaikan penganggaran penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan mekanisme Muskel, nantinya dibeberkan data warga mengenai aset kepemilikan, rumah dan lain sebagainya untuk memberi pemahaman masuk tidaknya warga dalam kategori miskin.
"Kami undang RT, RW, tokoh setempat di setiap kelurahan. Kemudian buka data di hadapan mereka, kondisi masing-masing warga seperti apa, wajar tidak satu warga digolongkan warga miskin," katanya kepada wartawan, Rabu (22/11).
Usai pembeberan data, selanjutnya dibuat kesepakatan melalui berita acara terkait siapa saja yang ternyata benar tergolong miskin di suatu wilayah. Sehingga dari data tersebut, ia berharap tidak ada lagi intervensi atau bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.
"Sebab tidak dipungkiri saat ini kenapa kemiskinan masih tergolong tinggi, mungkin saja kucuran bantuan tidak kena sasaran. Yang mesti dapat bantuan tapi malah tidak. Yang sudah mapan malah dibantu, ini tidak ada artinya," ujarnya.
Di sisi lain, ia menyadari kemiskinan tak hanya membutuhkan validitas data, melainkan juga program aplikatif bagi warga miskin. Sebagai solusi, ia mengatakan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk difokuskan pada penguatan kemampuan warga miskin di bidang ekonomi.
"Kami akan adakan program pemberdayaan ekonomi. Sebab kemiskinan itu ada batasnya. Sehingga programnya menjadi program penguatan warga miskin, bukan sekadar meringankan beban lewat bantuan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika