REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang, Sarmili mengatakan masalah permodalan masih menjadi masalah utama dalam perkembangan UMKM di Kota Tangerang. Permodalan yang tidak mendapat pengawalan ketat menjadi permasalahan inti.
"Masalah permodalan yang harus dikawal oleh pemerintah baik berupa PNPM maupun dana bergulirnya, termasuk juga Kredit Usaha Rakyat (KUR)," ujar dia saat ditemui Republika di Kawasan Moderland, Kota Tangerang, Rabu (22/11).
Oleh sebab itu, kata Sarmili, untuk kedepan Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang akan menyiapkan database UMKM yang ada di Kota Tangerang. Setelah terkumpulnya data tersebut, lanjut dia, UMKM yang sudah masuk dalam database akan mendapatkan pembinaan dan kemudahan dari akses modal untuk mendapatkan pembinaan penggunaan modal yang baik dan benar dari Dinas Koperasi dan UKM.
"Tanpa itu (masuk database) mereka tidak bisa mencairkan," jelas dia.
Sarmili melanjutkan, saat ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang sedang melakukan MoU dnegan bidang keuangan. Gambaran ke depan untuk permodalan di bidang UMKM yang minjam modal di bank itu terkawal oleh Dinas Koperasi dan UKM. Tentu dengan syarat, kata dia, seluruh UMKM yang ada di kota harus memiliki izin usaha.
"Paling tidak mereka sudah punya izin UMK. Karena pembinaan, pelatihan dan pendampingan ke depan menjadi terfokus, sehingga jelas mereka adalah binaan kami," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
