REPUBLIKA.CO.ID, Politikus senior partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, kondisi partainya masih dalam kondisi baik-baik saja meski Setya Novanto, ketua umum parpol itu, tengah mendekam di rumah tahanan KPK. Luhut mengatakan, sebaiknya proses parpol terkait penahanan itu diselesaikan tanpa gaduh.
"Biarlah Golkar memproses sendiri, jangan kita terlalu banyak nyampurin. Jadi bikin suasana enggak enak," kata Luhut di Istana Negara, kemarin.
Ia mengeluarkan pernyataan itu seusai menghadap Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga politikus senior Golkar. Airlangga adalah pesaing Setya Novanto dalam perebutan kursi ketua umum Golkar di munas terakhir.
Luhut yang juga menjabat sebagai menteri koordinator Bidang Maritim itu menjelaskan, akan ada mekanisme yang sejauh ini sedang berproses dalam partai tersebut. Untuk itu, masyarakat dan kalangan poitik lain diharap tidak justru membuat keramaian terkait internal Golkar.
Menurut Luhut, Golkar merupakan partai yang sudah cukup lama berada di kancah perpolitikan Indonesia. Partai ini dianggap cukup matang dalam memproses segala persoalan yang ada, dan menghasilkan yang terbaik bagi partai serta seluruh kadernya.
Terkait dengan kemungkinan adanya sosok yang menggantikan Novanto sebagai ketua umum, Luhut menyebut harus ada sosok yang baik ketika duduk sebagai pemimpin Golkar. Namun, dia enggan menyebut siapa yang pantas menggantikan Setya Novanto jika memang harus digantikan.
Kendati demikian, ia tak menyangkal, Airlangga pantas mengisi jabatan itu. "Airlangga orang baik, mana saja bisa," kata Luhut.
Luhut tergolong aktif sepanjang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Bali pada Mei 2016 silam. Ia disebut sejumlah kader dan petinggi Golkar mendukung Novanto agar terpilih sebagai ketua umum Golkar saat itu.
Luhut tak membantah hal itu dan menekankan, dukungannya adalah hak sebagai anggota partai. Terpilihnya Novanto kala itu langsung disusul keputusan Golkar memantapkan dukungan bagi Jokowi dalam Pilpres 2019.
Di kesempatan yang sama di Istana Negara, Airlangga Hartarto mengatakan persoalan yang menyangkut ketua umum dan mengharuskan adanya pergantian kursi ketua pada dasarnya dikembalikan kepada mekanisme pada partai sendiri. Selain itu, agenda rapat pleno juga bisa diselenggarakan ketika aspirasi di daerah mengemuka untuk mengadakannya.
Menurut dia, langkah penyelamatan partai berlambang pohon beringin itu pastinya akan dibahas di tingkat daerah. Wacana untuk menggelar rapat pleno pun akan muncul dari setiap daerah.
Airlangga menampik pertemuan yang dilakukan dengan Presiden Jokowi kemarin membahas kemelut di tubuh Golkar. Menurut dia, pertemuan kemarin lebih membahas hasil kunjungan Airlangga ke Thailand mengenai investasi dan kerja sama vokasi.
Selepas penetapan tersangka terhadap Novanto oleh KPK, suara-suara penggantian kepemimpinan di Golkar sudah mengemuka dari internal parpol. Usulan itu kemudian menguat menyusul penahanannya oleh KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika