REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Calvin Basuki *)
Indonesia akan melaksanakan sensus penduduk pada 2020. Dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi penyelenggara teknis pengumpulan data kependudukan tersebut.
Sensus Penduduk 2020 akan menjadi sensus kependudukan ketujuh di Indonesia yang diselenggarakan oleh BPS di mana sebelumnya dilakukan pada 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Pada Sensus Penduduk 2010, populasi Indonesia secara "de facto" tercatat sebanyak 237 juta. Dari hasil proyeksi penduduk, jumlah populasi di Indonesia akan sebesar 305 juta jiwa pada 2035.
Sensus Penduduk 2020 sendiri diproyeksikan akan mendata sekitar 270 juta orang. Penduduk yang disensus adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri tidak menjadi cakupan sensus, kecuali aparat yang bertugas di kedutaan atau konsulat.
Sebuah sensus penduduk bertujuan melihat potret kependudukan dengan mengumpulkan data parameter demografi, misalnya terkait fertilitas, mortalitas, dan migrasi, yang berguna bagi upaya pengambilan kebijakan. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, data demografi itu berguna untuk pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah penduduk, penyediaan sarana kesehatan, permukiman, sanitasi, dan pendidikan.
Ia mengakui, bahwa data kependudukan di Indonesia saat ini masih berasal dari dua sumber, yaitu data sensus penduduk oleh BPS dan data registrasi penduduk melalui KTP elektronik oleh Kementerian Dalam Negeri.
Perbedaan konsep dan definisi penduduk yang digunakan dua instansi itu menjadi salah satu sebab mengapa masih ada perbedaan data penduduk. Perbedaan ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat dan pengguna data.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPS akan memanfaatkan data administrasi kependudukan yang dimiliki Kemendagri untuk melaksanakan sensus. Langkah tersebut sama seperti apa yang akan dilakukan di Thailand.
Metode itu sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyesuaikan cakupan sensus tidak lagi hanya menggunakan metode tradisional namun juga memanfaatkan data administrasi penduduk.
Sensus Penduduk 2020 akan memberlakukan metode gabungan (combined method) atau perpaduan antara data registrasi penduduk dan pendataan sensus sesuai dengan "Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses" oleh PBB pada 2015.
Pemanfaatan metode gabungan tersebut diharapkan mampu mewujudkan data kependudukan ke depannya menjadi data tunggal dan mudah diacu oleh seluruh pihak.
Data administrasi dari Kemendagri akan dipedomani bagi operasional lapangan petugas sensus. Hasilnya, diharapkan celah perbedaan antara hasil sensus penduduk oleh BPS dan hasil registrasi penduduk oleh Kemendagri dapat diketahui.
Atau dengan kata lain, data "dimensi 'de facto" yang dihimpun oleh BPS lewat sensus dan data dari dimensi 'de jure' oleh Kemendagri lewat registrasi penduduk dapat saling memperkaya.
Suhariyanto berharap, kerja sama ini berjalan baik dan memutus rantai masalah yang muncul. Komunikasi intensif antara BPS dan Kemendagri diharapkan berdampak pada perencanaan dan pembangunan, khususnya pengambilan kebijakan kependudukan, dapat berjalan lebih baik.
Fase demografi
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah mengatakan, penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020 akan mengalami tantangan tersendiri karena dilakukan di tengah dinamika perubahan masyarakat yang luar biasa. Indonesia, kata dia, sedang mulai memasuki fase demografi ketiga di mana masyarakatnya cenderung individualistis, memikirkan privasi, dan memiliki kompleksitas status pekerjaan.
Fase demografi tersebut merupakan dampak dari peningkatan frekuensi mobilitas penduduk pada komposisi ras, etnis, agama, dan bahasa. Mobilitas tersebut tidak hanya terbatas pada migrasi semata, sehingga kemudian memunculkan dampak misalnya menyangkut perencanaan tata kota, terutama di wilayah metropolitan, yang terpengaruh signifikan pada mobilitas "non-permanent".
Beberapa contoh fenomena sosial yang muncul dalam fase demografi ketiga ini adalah peningkatan jumlah perempuan yang tidak menikah (unmarried women) dan menjamurnya kawasan tempat tinggal eksklusif.
Sairi mengatakan BPS akan bekerja ekstra untuk mendata penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah eksklusif untuk mendapatkan data demografi yang lebih lengkap.
Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan metode daring dan "drop and pick up" formulir apabila tidak memungkinkan dilakukan wawancara tatap muka.
Sairi memahami bahwa Sensus Penduduk 2020 punya dihadapi dengan cara yang berbeda karena perubahan sosial yang begitu cepat. Untuk itu, BPS akan terus menyempurnakan metode pendekatannya sebagai persiapan.
Demografi etnisitas
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Aris Ananta, mengatakan, kondisi keberagaman di masyarakat turut memengaruhi dinamika sensus penduduk. Ia menyebutkan, aspek suku bangsa, ras, agama, dan bahasa telah menjadi isu yang penting dalam analisis demografi masa kini, tentunya tanpa melupakan isu tradisional seperti fertilitas dan mortalitas.
Dengan manajemen perencanaan demografi dan pembangunan yang bijaksana, Aris berpendapat meningkatnya keberagaman dapat menjadi aset pembangunan di Indonesia. Ada kalangan yang menganggap peningkatan keberagaman akan berdampak positif memperkaya pertumbuhan ekonomi, namun ada juga yang beranggapan sebaliknya.
Berdasarkan hasil studi sementara, Aris mengatakan, bahwa keberagaman etnis di Indonesia berkaitan positif bagi pertumbuhan ekonomi. Tetapi ketika ada daerah dengan polarisasi suku bangsa dengan dua atau tiga suku bangsa yang menonjol, hal tersebut justru dapat merugikan ekonomi.
"Intinya, masalah etnisitas, ras, agama, dan bahasa tidak perlu tabu untuk mengetahui apa yang terjadi. Demografi etnis ini mempunyai implikasi yang luas sekali dan sensus penduduk bisa memberikan data yang memperkaya dan terukur," kata Aris.
*) Pewarta Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika
