REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri dalam mengevakuasi 345 warga yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Desa Kimbely dan Utikini, Papua, Jumat (17/11). Ia menegaskan, TNI-Polri harus terus memburu anggota KKB di Papua.
"Kami mengapresiasi kerja keras dan kekompakan yang ditunjukkan TNI-Polri dalam melakukan evakuasi terhadap warga yang disandera kelompok kriminal bersenjata," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (18/11).
Namun, lanjut Hasanuddin, aparat keamanan harus tetap memburu kelompok tersebut agar kelompok itu tidak bisa berkembang lagi. Menurutnya, dalam melakukan perburuan terhadap kelompok kriminal bersenjata itu diperlukan strategi yang matang karena kelompok itu memiliki senjata standar militer. Apalagi kelompok bersenjata itu sudah berani menantang perang terbuka kepada aparat.
"Pengejaran jangan diartikan menumpas tuntas atau membunuh para anggota kelompok bersenjata secara langsung. Aparat harus tetap mengedepankan cara persuasif, meminta anggota KKB itu menyerahkan diri dan senjatanya," katanya.
Hasanuddin menyarankan tim gabungan Polri dan TNI dapat menyertakan Komnas HAM saat melakukan pendekatan persuasif dengan kelompok bersenjata tersebut. Dengan demikian, sambung purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu, Komnas HAM dapat memahami situasi riil di lapangan.
"Mungkin saja kelompok bersenjata itu bisa diajak bicara baik-baik bila ada Komnas HAM," kata mantan Sekretaris Militer Presiden itu.
Bila kelompok bersenjata itu tidak mengindahkan permintaan aparat, Hasanuddin menyatakan tim gabungan Polri dan TNI dapat melakukan tindakan tegas sebagai langkah terakhir.
"Nah, kalau kelompok bersenjata itu tetap bersikeras tidak mau diajak berdamai, Komnas HAM kan tahu sendiri kondisi riilnya sehingga tidak menyalahkan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat," katanya.
Menurut politikus PDIP itu, sejatinya di negara mana pun yang namanya kelompok bersenjata selain aparatur keamanan tidak diakui di dalam negara. "Jadi, jangan biarkan ada sekelompok warga negara yang memiliki senjata standar militer secara liar. Negara tidak boleh kalah," kata Hasanuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika