REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh anggota dewan perwakilan daerah (DPD) bisa turut menyukseskan program pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia. Program ini diyakini bisa menjadi salah satu cara melakukan pemerataan ekonomi yang berujung pada perbaikan ekonomi nasional.
"Mestinya DPD memberikan dukungan ketika kita ingin membangun daerah-daerah. Jangan kita membangun Jalan Trans Papua malah ada dari DPD yang menanyakan untuk apa itu Trans Papua," kata Jokowi dalam Sarasehan DPD di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jumat (17/11).
Jokowi menuturkan, pembangunan infrastruktur menjadi fundamental yang harus segera dilakukan pemerintah. Pembangunan yang merata atau tidak terpusat di Pulau Jawa menjadi inovasi penting ketika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain. Maka membangun dari pinggiran menjadi pilihan utama pemerintah mulai dari pengerjaan jalan tol Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Papua. Selain itu dibangun dan diperbaiki juga sejumlah pelabuhan baik di pulau besar maupun pulau-pulau penyangga.
Maraknya pembangunan infrastruktur juga diharap bisa meningkatkan peringkat persaingan usaha Indonesia. Saat ini Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam hal efisiensi.
Mantan walikota Solo ini menjelaskan, Indonesia sekarang masih lebih hingga 2,5 kali lipat dalam hal biaya logistik. Persoalan tersebut jelas membuat harga barang yang akan dikirim dari satu daerah ke daerah lain menjadi lebih mahal. Tingginya perbedaan harga barang ini pun lantas berpengaruh pada tingkat inflasi dalam negeri.
Jokowi pun bercerita sedihnya ketika dia berada di Wamena tiga tahun lalu. Karena akses transportasi yang sangat sulit, harg bahan bakar minyak (BBM) di daerah tersebut bisa mencapai Rp 60 ribu. Bahkan harga ini terus melambung hingga Rp 100 ribu ketika cuaca buruk dan mengganggu jalur transportasi.
Hal tersebut juga terjadi pada komoditas semen. Semen per sak di Wamena bisa mencapai Rp 800 ribu, padahal harga normal di Pulau Jawa hanya Rp 80 ribu.
"Kalau bedanya hanya Rp 10-15 ribu nggak masalah, saya masih bisa memaklumi. Ini bedanya sampai 10 kali lipat, bukan hal yang wajar lagi," ujar Jokowi.
Dia menjelaskan, perbaikan infrasturktur yang merata menjadi penjabaran lain sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Meski saat ini belum semua harga bisa setara, tapi perbedaan harga barang di Jawa dan luar Jawa tidak terlalu signifikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika