Kamis 16 Nov 2017 20:33 WIB

Sebanyak 93 Ribu Rumah Warga di Lampung tak Layak Huni

Rep: Mursalin Yasland/ Red: Hazliansyah
Rumah tak layak huni. Ilustrasi
Foto: .
Rumah tak layak huni. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung mengajak peran Real Estate Indonesia (REI) dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 93.725 rumah warga di wilayah Lampung terdata belum layak huni.

"Tahun ini, Lampung mendapat alokasi 3.000 unit bedah rumah. Tahun 2018 mendatang naik jadi 5.000 rumah. Ini tentu belum cukup. Oleh karena itu, saya mengajak REI terus mengembangkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Lampung Harun Al Rasyid pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-IX DPD REI 2017 di Bandar Lampung, Kamis (16/11).

Ia mengatakan, gerakan sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar REI memperluasnya. Upaya ini sejalan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan Pemprov Lampung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia mengatakan Pemprov Lampung dan DPD REI Lampung harus bersinergi memenuhi kebutuhan rumah subsidi dan komersial.

"Teruslah membangun dan meningkatkan kualitas Infrastruktur untuk mewujudkan kawasan pemukiman yang layak huni untuk mendukung Lampung menjadi Provinsi Maju dan Sejahtera 2019, katanya.

Rumah merupakan sarana awal dan pusat pendidikan keluarga dalam mengembangkan jati diri dan menyiapkan generasi mendatang. Pembangunan perumahan dan permukiman, juga dapat menjadi pemacu perekonomian nasional maupun daerah.

"Pemprov berharap organisasi REI dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah guna mengatasi permasalahan yang ada," ujarnya.

Ketua Umum DPP REI Sulaiman Sumawinata mengatakan, Lampung merupakan provinsi strategis dan memiliki banyak potensi. Kemudian ditunjang jalur transportasi nasional melalui udara, laut, dan darat.

"Jadi Lampung tidak usah khawatir, hawa pertumbuhan sangat jelas muncul di Provinsi Lampung ini. Pemerintah harus mendukung dari segi infrastruktur dan mulai melihat tata ruang kedepannya," kata Sulaiman.

Dia sepakat REI harus terus bersinergi dengan pemerintah, agar di bidang perumahan dan pariwisata bisa berjalan dengan baik.

"Lima hingga 10 tahun ke depan apabila jalan tol trans sumatea beroperasi, Lampung akan menjadi Jawa kedua. Ini dahsyat, hati-hati saja harga tanah bisa melonjak. Di sini pertumbuhan ekonomi akan melambung naik," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement