REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, fenomena adanya kriminalisasi pimpinan KPK saat mengusut kasus korupsi yang besar itu karena bebeberapa hal. Pertama, karena ada mekanisme yang macet.

"Mungkin komunikasi, mungkin peran atau apapun antara KPK dengan para pihak yang terkaitperlu menjadi pikiran ke depan bagaimana mekanisme komunikasi itu bisa dibukaagar tidak terjadi miskomunikasi, saling klaim, apalagi sampai ke kriminalisasi," kata Haedar pada wartawan di Kepatihan Yogyakarta, Rabu(15/11).

Kedua, pemberantasan korupsi sangat berat. Karena berhadapan dengan para pihak yangpunya akses, kekuasaan atau apa pun. Sehingga, memang KPK akan banyak berhadapandengan berbagai aktor yang tidak selalu nyaman dengan pemberantasan korupsi.

"Kalau ada mekanisme seperti ini saya yakni perlu ada mediasi, misalnya antara KPK dengan Polri kalau bisa duduk bareng antarapimpinan KPK dengan Polri, kejaksaan. Kalau macet terus ya tentu nanti harus ada jalan keluar," kata Haedar.

Haedar meminta masyarakat, kelompok civil society, dunia kampus, media massa, wartawan juga perlu lebih memberi dorongan kepada KPK untuk lebih berperan secara lebih positif. "Apa pun masalahnya, jangan ada kriminalisasi lah karena itu merugikan bangsa," kata Haedarmenegaskan.

Lebih lanjut tentang imbauan Presiden Joko Widodo agar tidakterjadi kegaduhan, Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan himbauan Presiden seharusya menjadi acuan bagi semua pihak. Kegaduhan dan sumber kegaduhan harus diapahami oleh semua pihak supaya tidak mengarah ke kegaduhan.

"Kegaduhan itu ada sumbernya mungkin miskomumasi atau tarik ulur KPK dengan berbagai pihak. Maka sumbernya itu yang harus segera diselesaikan," kata Haedar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika