REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengatakan kegaduhan yang dilakukan Setya Novanto, termasuk kuasa hukumnya, makin menjadi-jadi. "Bahkan melalui penjelasan Fahri Hamzah, SN sudah berani pula menyerang lebih jauh, dengan menuduh Presiden dan Wakil Presiden terlibat dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka KTP elektronik untuk yang kedua kalinya," tutur dia dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (15/11).
Menurut Doli, apa yang dilakukan oleh Novanto sudah mengarah kepada penjatuhan wibawa negara. Begitu juga dengan komentar-komentar yang dilontarkan kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi yang selalu ngawur dan menyesatkan. "Tindakan dan langkah-langkah yang dilakukannya sudah membawa Indonesia masuk pada situasi yang abnormal dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap dia.
Situasi politik, Doli mengatakan, menjadi keruh dan tidak kondusif. Institusi hukum diacak-acak hingga penegakan supremasi hukum pun direndahkan dengan manuver-manuver yang dilakukan Novanto. Belum lagi komentar-komentar ngawur dan menyesatkan yang dilontarkan kuasa hukumnya, Fredrich, yang makin memperparah situasi. "Saya khawatir, keberanian dan semakin offensive-nya FY itu bisa saja berkembang memunculkan spekulasi dugaan keterlibatan Kepala BIN dalam mendukung dan melindungi SN. Karena seperti yang kita ketahui, FY sebelumnya juga adalah kuasa hukumnya Pak BG," tutur dia.
Untuk menghentikan semua kegaduhan yang bisa melebar dan menyasar ke semua pihak, baik individu maupun institusi, menurut Doli, maka sudah saatnya Presiden RI Joko Widodo mengambil sikap dan tindakan yang lebih tegas demi menjaga wibawa negara dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. "Dan buat KPK, bila memang besok SN tidak mau hadir seperti yang disampaikannya hari ini, jangan lagi ragu-ragu. Setelah besok, segera jemput paksa dan tahan SN. Karena langkah itu juga dapat ikut meredakan kegaduhan, karena "sumber gaduh"-nya tidak lagi berkeliaran dan tidak bisa melakukan manuver," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika