REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kepala Sekolah SMK Negeri (SMKN) 13 Kota Malang, Husnul Khotimah mengungkapkan, terdapat banyak hal yang menyebabkan lulusan SMK menjadi yang paling banyak pengangguran. Hal ini diungkapkannya mengingat Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini menyampaikan data yang menyebutkan masalah pengangguran pada lulusan SMK.
Menurut Husnul, masalah ini dapat muncul karena masih banyak SMK yang belum menerapkan konsep belajar abad 21, 4C. "Pembelajaran yang communication, colaborative, critical thinking dan creativity," ujar Husnul saat dihubungi wartawan, Rabu (8/11).
Husnul menilai, pemenuhan kecakapan 4C dipastikan dapat membantu para lulusan SMK dalam menghadapi dunia kerja. Mereka menjadi lebih tahu bagaimana menerapkan ilmunya pada kehidupan. Seperti halnya sikap kreatif yang tidak hanya mampu menolong lulusan mencari kerja tapi menciptakan lapangan pekerjaan bagi lainnya.
Husnul menyontohkan lulusan multimedia yang memiliki kemampuan baik dalam dunia internet. Jika mereka menguasai konsep 4C, Husnul yakin tak akan menghadapi masalah dalam mencari pekerjaan. Mereka misalnya bisa menciptakan gim, aplikasi, animasi dan sebagainya yang mampu mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri.
Sementara pada kemampuan berpikir kritis, Husnul berpendapat, para lulusan nantinya dapat menangkap peluang bekerja di masyarakat. Salah satu caranya dengan menyesuaikan diri bersama kearifan lokal yang berlaku di lapangan. Contohnya, produk tempe yang dijual di Kota Malang diperbagus lagi konsepnya sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
"Dan dari konsep-konsep pembelajaran ini, saya menilai SMK masih jauh," terangnya.
Di SMK 13, dia melanjutkan, sudah mulai memberlakukan sistem demikian termasuk mengubah pola pikir gurunya. Kemudian tak lupa juga bekerjasama dengan dengan swasta untuk menyerap lulusan agar masuk ke dunia kerja. Hingga kini, Husnul menyebutkan, 98 persen lulusannya hampir semua bekerja.
"Ada yang kerja, wiraswasta, kuliah dan sisanya tidak diketahui," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika