REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, yakni membangun nagari-nagari (setara desa) yang masih tergolong miskin. Pemprov akan fokus entaskan kemiskinan di tiga kabupaten yang masih tergolong daerah tertinggal, terutama Kepulauan Mentawai.

Kabupaten Pasaman Barat yang saat ini masih tergolong daerah tertinggal, ditargetkan bisa keluar dari status tersebut pada 2019 mendatang. Ada empat sektor yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit memandang, kunci pengentasan ketertinggalan nagari adalah pemberdayaan masyarakatnya. Salah satunya, dengan membuat program-program pembangunan yang disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing nagari, seperti pariwisata, pertanian, atau ekonomi kreatif. Bahkan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat juga dianggap menjadi salah satu sumber pendanaan yang bisa mengangkat level nagari dari ketertinggalan.

Catatan pemerintah, masih ada 57 nagari yang masuk kelompok 'sangat tertinggal'. Tak hanya itu, kondisi ini masih dibayangi dengan 7,09 persen angka kemiskinan di Sumatra Barat. Distribusi nagari tertinggal di Sumatra Barat terkonsentrasi di tiga kabupaten, yakni Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Kepulauan Mentawai.

"Saya minta Wali Nagari tak main-main lagi. Kita akan masuk APBD 2018, susunlah APBD sesuai dengan potensi nagari. Terpenting adalah pemberdayaan masyarakat desa," kata Nasrul usai berdialog dengan perwakilan nagari se-Sumatra Barat, Selasa (7/11).

Ikuti Whatsapp Channel Republika