REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status hukum Setya Novanto yang kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el), dinilai dapat mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar. Apalagi, ketua umum partai golkar itu sudah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK.

"Pasti semua partai apa saja yang kena masalah, kemudian tidak ditindaklanjuti pasti akan berpengaruh," ujar Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (7/11).

Menurut JK, Novanto yang juga menjabat sebagai ketua DPR semestinya taat pada hukum. Apalagi, sebagai seorang negarawan yang memimpin DPR harus memberikan contoh baik dengan taat kepada hukum yang dibuat DPR sendiri.

"Contohnya ya harus taat hukum, harus mengikuti," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, kondisi status Novanto saat ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Sebab, Novanto diadili bukan sebagai ketua DPR, namun sebagai pribadi. Apabila nantinya citra DPR menjadi tidak baik, Jusuf Kalla menegaskan, hal tersebut merupakan urusan DPR.

"Citra DPR itu, urusan DPR lah memperbaiki citranya," ujar Jusuf Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika