REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung menilai penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak cukup hanya dengan menertibkan pedagang kaki lima (PKL). Ia juga menegaskan tidak ada preman lagi berkeliaran di seputaran Tanah Abang.
Lulung membantah adanya preman yang berkuasa di Tanah Abang, seperti yang dituduhkan beberapa pihak. "Enggak ada preman di situ. Ada, enggak, kejadian perampokan di situ? Enggak ada. Kalau pencopetan, satu-dua kan di Senen juga ada," ujar politikus PPP itu.
Dia menyarankan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga harus memperhatikan aspek sosial dalam menata wilayah tersebut. "Kita butuh partisipasi masyarakat tentunya, aspek sosial itu menjadi konsep penataan," kata Lulung dalam "Coffee Morning" di rumah dinas Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/11).
Lulung mengatakan, tindakan Pemprov DKI di era sebelum Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam menertibkan PKL terbukti kurang efektif. Dia menyebutkan, banyak hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam menata kawasan Tanah Abang jika tak ingin masalah serupa terus berulang.
Menurut Lulung, jika rencana yang dipakai hanya terfokus pada penertiban PKL maka tak akan menyelesaikan masalah selamanya. Dia mengatakan, perlu pendekatan lain dengan memahami situasi dan kondisi psikologis masyarakat di Tanah Abang.
"Saya ingin serius dalam penataan Tanah Abang, aspek sosial apa saja, PKL, lalu lintas, keamanan, parkir, kebersihan, itu semua," ujar Lulung yang juga tokoh Tanah Abang.
Lulung mengusulkan, penataan di Tanah Abang, khususnya untuk PKL, memerlukan tempat relokasi khusus. Dia menyatakan, ada banyak lokasi alternatif yang bisa digunakan. Hanya saja, ia tak menjelaskan secara terperinci konsep yang dimilikinya.
Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan, penyebab utama kesemrawutan di Tanah Abang bukan semata disumbang PKL. Dia menyebutkan, jumlah PKL tidak signifikan dan bukan penyumbang satu-satunya terjadinya kemacetan. "Cuma 300-an (PKL) jumlahnya," kata Sandi di Balai Kota DKI, Senin.
Sandi mengaku telah mendapatkan laporan berupa gambar dari pesawat tanpa awak atau drone tentang penyebab kesemrawutan di Tanah Abang. Hasilnya, penyebab terganggunya arus lalu lintas dipicu tiga komponen, dari angkutan kota hingga pejalan kaki. "Satu karena pembangunan jalan, nomor dua tumpahnya pejalan kaki yang keluar dari Stasiun Tanah Abang, dan banyak angkot yang parkir liar atau ngetem," ujarnya.
Sandi masih enggan mengungkap solusi yang akan diterapkan untuk penataan di Tanah Abang. Namun, dia berjanji akan menerapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI tentu akan menata PKL yang kembali memenuhi trotoar di Tanah Abang. Penataan diproyeksikan dapat berlaku untuk jangka panjang agar PKL tak lagi merebut jalur pedestrian dan membuat kesemrawutan di sekitarnya.
Tata angkot
Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI segera menata angkutan umum atau angkot yang selama ini beroperasi di sekitar Pasar Tanah Abang. Wakil Kepala Dishubtrans DKI Sigit Widjatmoko menyatakan, penataan angkot memang harus dilakukan, mengingat sudah terlalu banyak penumpang kereta yang turun di Stasiun Tanah Abang.
Menurut Sigit, salah satu kebijakan yang akan diambil adalah menata ulang trayek angkutan umum atau //rerouting// angkutan kecil, sedang, besar, hingga ojek. "Dengan begitu, para pengguna kereta api bisa melanjutkan perjalanannya dengan lancar dan mudah," tutur Sigit.
Dia mengungkapkan, jajarannya juga akan diberi tugas memperhatikan jumlah armada angkot yang ada di Tanah Abang. Dengan begitu, keberadaannya nanti dapat disesuaikan dengan penumpang kereta di Stasiun Tanah Abang dan tak lagi berhenti sembarangan. Pihaknya juga berupaya untuk membuat aturan wilayah bagi ojek daring dan pangkalan agar bisa mengangkut penumpang kereta tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas.
"Selain itu, kami juga melakukan penataan ulang untuk zonasi khusus ojek supaya tidak terjadi gesekan antara ojek online dengan ojek pangkalan," ungkap Sigit.
(Tulisan diolah oleh Erik Purnama Putra).
Ikuti Whatsapp Channel Republika