REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku mendapat laporan dari Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede terkait adanya prostitusi di sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia juga mengaku sempat mendapatkan informasi tersebut dari organisasi Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar). Karena itu, dia pun memerintahkan jajarannya agar aktivitas dunia lendir di kawasan itu segera ditangani.
"Itu jadi sumber prostitusi saya dapat kabar. Kebetulan juga Pak Wali (Kota Jakpus) sudah sampaikan, saya bilang ditertibkan," kata Sandi dalam acara Musyawarah Komando Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Ahad (5/11).
Sandi menegaskan, tidak akan menoleransi adanya prostitusi di Ibu Kota. Dia menerangkan, praktik prostitusi disinyalir berlangsung di deretan bangunan liar (bangli) di sepanjang Banjir Kanal Barat (BKB) atau tak jauh dari Stasiun Tanah Abang. Menurut Sandi, bangli tersebut sempat ditertibkan pada 2015 dan karena tak dijaga kini muncul lagi.
Dia ingin agar kawasan BKB bisa bersih dari bangli sehingga tak ada lagi praktik prostitusi terselubung. "Tadi saya dapat kabarnya dari Bang Japar juga. Bang Japar bilang (bangli di BKB) itu jadi tempat prostitusi," ujar Sandi.
Sandi masih enggan mengungkap solusi yang akan diterapkan untuk penataan di kawasan Tanah Abang. Selama ini keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menguasai trotoar dianggap sebagai biang keladi kemacetan di kawasan itu. Dia hanya menjanjikan akan menerapkan kebijakan yang berbeda dari sebelumnya.
Sandi mengaku ingin melibatkan Bang Japar dalam penataan di kawasan Tanah Abang. Bang Japar, kata dia, bisa terlibat dalam mengadvokasi para PKL di sana. Yang pasti, pihaknya berjanji untuk menata kawasan Tanah Abang menjadi lebih tertata tanpa mematikan usaha rakyat kecil.
Pada Jumat (3/11), Sandi mengatakan, dalam arahan singkatnya, Gubernur DKI Anies Baswedan meminta penataan dilakukan dengan terlebih dahulu harus dilengkapi data-data lebih banyak lagi. Hal itu dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil Pemprov DKI berbasis data dan bisa langsung berdampak kepada masyarakat.
Sandi menuturkan, pengemudi ojek daring, seperti Gojek, Uber, dan Grab, yang merupakan sarana lanjutan transportasi di Tanah Abang sudah menyampaikan pendapatnya untuk meminta waktu adaptasi terhadap kemungkinan kebijakan yang akan diberlakukan Pemprov DKI.
"Data yang sekarang ini harus diperkaya lagi dan juga diingatkan harus ada sosialisasi yang cukup waktunya dan dimintakan pendapat oleh para pakar transportasi dan tata ruang kota dan juga pasukan," kata Sandi.
Sementara itu, Camat Tanah Abang Dedi Arif mengatakan, semua PKL yang berjualan di wilayahnya sudah dikumpulkan untuk diberi pengarahan. Dia menerangkan, para pedagang itu diminta tidak melanggar aturan saat membuka lapak.
"Kemarin kita kumpulkan. Kita sosialisasikan ke mereka supaya lebih tertib. Supaya bisa kita ambil kebijakan yang tepat untuk mereka," ujar Dedi saat dihubungi, Ahad.
Dedi mengatakan, konsep penataan PKL di Tanah Abang akan diumumkan pada pekan depan. Saat ini, kata dia, kebijakan apa yang akan diambil untuk masa depan PKL masih dalam tahap pengkajian. Pihaknya akan memberikan solusi terbaik bagi mereka agar tetap bisa berdagang tanpa mengganggu arus lalu lintas.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani mendesak Pemprov DKI harus menertibkan PKL di kawasan Tanah Abang yang mengambil trotoar sebagai tempat jualan. Cara itu dinilainya wajib diterapkan dengan tegas, sebelum lebih banyak lagi pedagang ikut-ikutan.
(Tulisan diolah oleh Erik Purnama Putra).
Ikuti Whatsapp Channel Republika