Ahad 05 Nov 2017 08:42 WIB

Pembangunan Pasar Atas Dibahas Pemda-Pedagang

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Dwi Murdaningsih
Wapres Jusuf Kalla meninjau langsung kondisi terkini Pasar Atas Bukittinggi yang terbakar pekan lalu. Kunjungan kerja pada Sabtu (4/11) tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja.
Foto: Sapto Andika Candra/Republika
Wapres Jusuf Kalla meninjau langsung kondisi terkini Pasar Atas Bukittinggi yang terbakar pekan lalu. Kunjungan kerja pada Sabtu (4/11) tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menyebutkan, keputusan terkait bentuk pembangunan kembali Pasa Ateh (Pasar Atas) di Bukittinggi, Sumatra Barat akan melalui musyawarah antara Pemda dan pedagang. Hal ini dilakukan agar bagaimanapun bentuk pembangunan nantinya, apakah renovasi atau pembangunan ulang, tidak akan merugikan pedagang.

Selain itu Irwan juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk ikut turun tangan dalam pembangunan kembali Pasar Atas. Pemerintah pusat, kata Irwan, akan berjalan bersama dengan Pemda Bukittinggi dan Pemprov Sumatra Barat untuk mencari solusi pembangunan Pasar Atas, termasuk soal pendanaan.

 

"Juga dalam penanganan korban dan revitalisasi aktivitas perekonomian para pedagang saat ini," ujar Irwan usai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang secara mendadak melakukan kunjungan ke Pasar Atas, Sabtu (4/11).

 

Menurut Irwan, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menentukan bentuk pembangunan kembali pasar tersebut, apakah direnovasi ataukah direhabilitasi. Setelah hasilnya diketahui, lanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan pembangunan kembali pasar tersebut dengan disertai modernisasi pasar.

 

"Saya menghimbau kita semua, mari bersama-sama kita pasamoan pembangunan Pasa Ateh, karena Pasa Ateh merupakan salah satu sentra ekonomi masyarakat," ujar Irwan.

 

Sementara itu, Jusuf Kalla mengingatkan Pemda agar tidak menggandeng investor dalam pembangunan kembali Pasar Atas. Hal ini menghindari tujuan akhir pengelola yang ingin meraup untung sebanyak-banyaknya. JK berharap perbaikan Pasar Atas tidak memberatkan pedagang dengan membangun tanpa investor. Pembangunan, menurutnya, bisa dilakukan dengan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

 

"Harus dijual ke rakyat tanpa untung. Kalau ongkosnya 10 juta per meter maka nilainya tak boleh naiknya tinggi," kata JK.

 

Selain itu, pemerintah pusat juga akan terlibat dalam perencanaan pembangunan Pasar Atas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perdagangan akan turun tangan dalam perencanaan teknis. Menurut perhitungan sementara, pembangunan kembali Pasar Atas akan menelan biaya hingga Rp 400 miliar.

 

"Nanti diputuskan (skema pendanaan). Kita ada pengalaman di Solo dan Semarang (terkait pasar yang terbakar)," ujar JK.

 

Langkah yang harus dilakukan Pemkot Bukittinggi saat ini, ujar JK, adalah merelokasi seluruh pedagang ke tempat baru. Masalah yang muncul, sebagian pedagang keberatan bila dipindahkan ke lokasi yang jauh dari kawasan Jam Gadang. Alasannya, kawasan Jam Gadang dan Pasar Atas saat ini memang menjadi lokasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi.

 

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyebutkan, kendala utama pemindahan pedagang adalah terbatasnya lahan. Dengan asumsi kebutuhan lahan untuk satu kios minimal 2 meter lebarnya, maka butuh 1,5 kilometer panjang kios untuk menampung 1.226 pedagang.

 

"Kalau tempatnya di atas bisa sebagian namun tidak muat semuanya. Ini lah kami musyawarah dengan pedagang supaya paham dan mengerti kesulitan Pemda," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement