REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) memastikan akan mengkaji permintaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais untuk keluar dari koalisi parpol pendukung pemerintah. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, DPP akan menindaklanjuti permintaan Amien agar segera dibahas di unsur pimpinan partai.
"Tentu, pernyataan Pak Amien akan kami kaji dan renungkan secara mendalam," ujar Eddy kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Jumat (3/11).
Eddy mengatakan, DPP menghormati saran dan pemikiran Amien selaku pendiri partai dan ketua Dewan Kehormatan. Karena itu, saran tersebut akan segera dibahas oleh pengurus pusat. Menurut Eddy, Amien bukan hanya dianggap sebagai pendiri PAN, melainkan juga tokoh reformasi dan tokoh bangsa Indonesia.
Namun, Eddy menegaskan, PAN hingga saat ini masih berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga 2019 mendatang. Selama ini, kata dia, PAN sudah banyak mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. "Kita terbukti mendukung berbagai kebijakan pemerintah, baik dari aspek legislasi maupun melalui eksekutif-eksekutif PAN yang ada di daerah atau para kepala daerah," ujar Eddy.
PAN mengklaim, perbedaan sikapnya dengan pemerintah tidak sebanyak dukungan yang diberikan partai berlambang matahari terbit itu. Eddy membantah sikap PAN yang saat ini berada di dalam barisan parpol pendukung pemerintah selalu berseberangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Eddy meminta semua pihak tidak memandang PAN sebagai partai yang selalu berseberangan dengan Kabinet Kerja Jokowi-JK.
"Kita adalah mitra yang loyal dan berkomitmen, namun juga kritis dan objektif dalam menyampaikan pandangan kami," ungkap Eddy.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta PAN segera keluar dari koalisi partai politik pendukung pemerintah. Permintaan itu untuk menjawab sindiran Wakil Presiden Jusuf Kalla soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Kalla menyebut sikap PAN tidak etis, berbeda dengan pemerintah soal perppu yang akhirnya disahkan menjadi UU Ormas tersebut. Amien menilai, pernyataan Wapres sangat tepat. "Yang betul, Pak JK, sebaiknya PAN keluar, karena akan jadi beban sejarah," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (2/11).
Menurut Amien, jika PAN tidak keluar dari koalisi, seluruh kader PAN akan menjadi beban sejarah. Beban sejarah yang dimaksud adalah mereka mendukung pemerintahan yang dinilai mengeluarkan kebijakan dan program yang tidak pro terhadap rakyat.
Mantan ketua umum PAN sejak berdiri hingga 2005 ini menegaskan, PAN akan ikut menanggung dosa rezim pemerintahan Jokowi kalau tetap berada di dalam koalisi parpol pendukung pemerintah. "Ikut memikul dosa rezim ini yang menjadi pelaksana reklamasi, Meikarta, dan lain-lain dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa, tapi pengembang," kata dia menegaskan.
Selain itu, mantan ketua MPR periode 1999-2004 ini menuturkan, tidak pas jika PAN tetap bergabung dengan koalisi pemerintah karena PAN lahir dari rezim reformasi. "Kalau tidak keluar, PAN akan dikenal sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, tapi ujung-ujungnya pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang, bukan rakyat,\" kata Amien menegaskan.
(Tulisan diolah oleh Agus Raharjo).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
