Kamis 02 Nov 2017 17:20 WIB

Susi Jadi Menteri Paling Berprestasi Menurut Survei Populi

Rep: Kabul Astuti/ Red: Andri Saubani
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei bertema "Tiga Tahun Indonesia Sentris: Penilaian dari Rakyat", yang diadakan Lembaga Populi Center mencoba memotret sepuluh menteri paling berprestasi di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Hasilnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berada di urutan pertama menteri paling berprestasi di jajaran menteri Kabinet Kerja.

Survei ini dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada 1.200 responden, "Di antara anggota kabinet kerja saat ini, siapakah menteri yang paling berprestasi?" Survei dilakukan pada 19 - 26 Oktober di 34 provinsi, dengan margin of error 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. .

"Susi Pudjiastuti dianggap sebagai menteri paling berprestasi dengan persentase 37,9 persen," kata Direktur Populi Center Usep S Ahyar, di Kantor Populi Center, Kamis (2/11).

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menduduki peringkat kedua menteri paling berprestasi, disusul Menteri Keuangan Sri Mulyani 7,1 persen, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 2,8 persen, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi 2,1 persen, serta Menko Polhukam Wiranto 1,8 persen. Selanjutnya, ada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono 0,8 persen, Menteri ESDM Ignasius Jonan 0,8 persen, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 0,8 persen, dan Mendikbud Muhadjir Effendy 0,1 persen.

Secara umum, skor kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi berada di angka 77,7 persen. Berdasarkan kategori wilayah, masyarakat di pulau Jawa yang menyatakan puas sebesar 81 persen, sedangkan masyarakat di luar pulau Jawa yang menyatakan puassebesar 73,4 persen.

Hasil survei Populi Center juga menunjukkan 35,8 persen masyarakat Indonesia cenderung tidak tahu saat diberi pertanyaan seputar perlu atau tidaknya reshuffle kabinet. Sementara itu, 41,4 persen merasa bahwa reshuffle kabinet belum perlu dilakukan. "Meski demikian, 22,8 persen merasa bahwa reshuffe kabinet perlu segera dilakukan," ujar Usep.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement