REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang Pilkada Jawa Barat 2018 berbagai wacana politik terus dilontarkan untuk menarik perhatian publik. Salah satunya soal koalisi baru antara PDIP-PKS yang diwacanakan mengusung semangat Nasionalis-Religius.
Namun menurut Pengamat Politik FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi wacana koalisi ini akan sulit diwujudkan karena akan banyak halangan di basis ideologis antara kedua partai ini. "Ini kan kayak minyak sama air, keduanya susah bercampur di basis," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (1/11).
Apalagi setelah Pilkada DKI Jakarta tahun lalu, persaingan politik keduanya semakin kuat. Saling melontarkan isu untuk menyerang masing-masing basis massa partai. Dan di banyak level ketika keduanya memiliki posisi sangat jarang berkoalisi, walaupun di beberapa wilayah seperti Sulawesi Selatan hal itu pernah terjadi.
Jadi yang pertama itu, menurut dia, adalah hambatan psikologis dari masing-masing basis massa. Kemudian yang kedua hambatan pemenangan politik. Muradi mengatakan, ada keambiguan kalau keduanya kemudian berdampingan dengan mengusulkan calon bersama. "Akan mengacaukan persepsi publik yang sudah terbentuk," ungkapnya.
Muradi menjelaskan, kedua partai memiliki pemilih ideologis dan tradisional yang kuat. Dan calon bersama ini mengacaukan pilihan dari pemilih ideologis dari masing-masing partai.
Menurut dia, bisa jadi pemilih ideologis dan tradisional di PDIP akhirnya tidak memilih calon bersama dengan PKS, begitu juga sebaliknya. Pemilih ideologis dan tradisional di PKS tidak memilih calon bersama PDIP.
Dan ketiga ini menyangkut soal hambatan strategi pemenangan. Kalau di Jabar ketika menyebut wilayah untuk pemetaan pemenangan, basis pendukung PKS berada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung wilayah Barat, dan lainnya di Depok serta sebagian kota Bekasi dan sebagian kota Bogor.
Sedangkan wilayah pantai utara Jabar banyak dikuasai oleh PDIP. Pemetaan wilayah pemenangan ini akan sangat sulit karena psikologis pemilih yang tidak bercampur. Walaupun ia mengakui dalam dunia politik memang tidak ada yang tidak mungkin, karena politik sangat dinamis.
"Saya pribadi melihat bila memang bisa berkoalisi ini hal baik. Tapi hal baik saja tidak cukup untuk bisa dipraktekkan," paparnya.
Dan kalau benar bisa terwujud, menurutnya tentu ini menjadi kejutan dalam dunia politik di Indonesia setelah polarisasi yang begitu keras usai Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2016 kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
