REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Anggota Komisi IX DPR menyoroti ketidakhadiran Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan beberapa pihak, terkait meminta penjelasan ledakan pabrik kembang api di Kosambi Tangerang. Menaker justru diwakili oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Maruli A Hasoloan.
Rapat tersebut diketahui dihadiri oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan jajaran Kadisnaker Provinsi Banten, Kadisnaker Kabupaten Tangerang dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. "Ini Pak Menteri tenaga kerja nggak ada. Raker kita ini membahas bagaimana ke depan. Bukan cuma santunan, kalau santunan juga semua ngomong berebut," ujar Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (31/10).
Ribka pun menilai, tidak ada kepedulian dari Menteri Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti peristiwa ledakan yang menewaskan 47 orang tersebut. Hal ini pun menurut Ribka, makin menunjukan kinerja Menaker yang tidak beres. "Makanya saya beri rapor merah untuk kinerja Menaker," ungkap Politisi PDIP tersebut.
Hal sama diungkapkan Anggota Komisi IX DPR lainnya Dewi Asmara yang menyebut, ketidakhadiran Menaker menunjukan tidak ada keinginan bagi Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas. Sebab, ia menilai, bukan tidak mungkin kejadian ledakan pabrik kembang api dapat terulang di daerah lain. Hal ini karena, kurangnya pengawasan terhadap keberadaan pabrik-pabrik yang tidak berstandar tersebut.
"Yang kami inginkan masalaah pencegahan ke depannya, jangan hanya soal bantuan semua ngomong, saya katakan itu semua temporer saja. Kami ingin tau izin prinsip pabrik, jangan Pemerintah itu politik pemadam kebakaran aja tapi gimana mencegah ke depannya," ujar Dewi.
Padahal, ucap dia, rapat kerja dilakukan guna mencari solusi pengawasan terhadap pabrik-pabrik tersebut. Salah satunya, usulan membuat Panja mengenai kecelakaan kerja dan pengawasanya.
"Kita harapkan bisa lebih serius. kalau memerlukan perbaikan, dilakukan sosialisasi dan pengawasan dan bagaimana sistem komunikasi antara pusat dan daerah," ujar Politikus Partai Golkar tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
