REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan angka Rp3,9 juta yang dituntut kaum buruh merupakan hasil survei mereka sendiri. Ia akan mendalami alasan pihak buruh mengoreksi hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah disepakati sebelumnya. Namun, ia tetap menghargai keputusan mereka untuk melakukan survei sendiri.
"Disetujui tiga pihak, tapi teman-teman pekerja perlu kita hargai melakukan (survei) KHL sendiri," kata Sandi di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/10).
Ia mengaku perlu ada koordinasi dengan Gubernur Anies Baswedan dan Sekda Saefullah terkait masukan-masukan yang telah disampaikan baik oleh pengusaha maupun buruh. Ia mengatakan, Saefullah telah melihat angka-angka terakhir yang disepakati.
"Apa yang mereka (buruh) ajukan jelas Rp 3,9 juta. Posisi dari dunia usaha Rp3,648 juta. Kita lagi coba terobosan inovasi solusi agar tuntutan kesejahteraan mereka bisa kita tingkatkan," jelas Sandi.
Menurut dia, penetapan UMP harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ia akan membuka semua opsi yang mungkin digunakan dalam penetapan UMP. Seluruh proses akan dihadirkan secara transparan.
Sandi mengatakan akan mengundang berbagai pihak dari pemangku kepentingan untuk dapat menghasilkan keputusan yang baik. Ia akan intens memberikan laporan kepada gubernur selama 24 jam ke depan.
"Keputusannya paling tidak bisa menghasilkan solusi jalan tengah, win-win solution," ujarnya.
Jakarta Smart City akan diundang untuk memaparkan tren dari sisi ekonomi dan hubungan dengan industri. Sebab, kebijakan ini akan menjadi dasar hubungan pemprov DKI dan pihak industri selama lima tahun ke depan.
"Kuncinya adalah hubungan industrial yang lebih bagus," kata dia.
Ia berharap UMP yang ditetapkan akan mampu membuat pengusaha dan pihak buruh berkembang bersama. Ia tak menjawab apakah ada target kapan penetapan UMP ini akan selesai dibahas.
"Kita akan kerja keras," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika