REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Ruddin Akbar Lubis mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus juga bersikap tegas terhadap usaha-usaha tempat hiburan malam selain Alexis. Karena menurutnya, masih banyak tempat hiburan malam lain yang melakukan pelanggaran susila tapi tidak terekspos ke masyarakat.

"Jangan jadikan Alexis satu-satunya yang harus ditertibkan. Banyak (yang lain). Nah itulah PR-nya Anies, jadi Pemprov DKI seharusnya bersikap adil. Kalau Alexis ditutup, begitupun tempat-tempat sejenis yang memang tidak seterbuka, seheboh Alexis di media sosial," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (31/10).

Ruddin melanjutkan, dasar penolakan Pemprov DKI memperpanjang izin usaha Alexis, karena ditengarai adanya pelanggaran susila. Dia pun mengakui, seharusnya memang ada pemeriksaan dan pembuktian terlebih dulu terhadap pelanggaran susila tersebut.

Namun, menurut Ruddin, lain hal dengan Alexis yang sudah terbuka di media sosial melalui beberapa rekaman. Rekaman ini menggambarkan perbuatan asusila di lokasi hiburan malam Alexis. Pihak Alexis pun tidak membantahnya.

"Berarti itu jadi dasar pembuktian bahwa Alexis memang melakukan pelanggaran susila," katanya.

Ruddin berharap Pemprov DKI tidak gegabah lagi mengeluarkan izin terhadap usaha-usaha sejenis Alexis. Supaya ke depannya tidak terjadi lagi penyimpangan seperti saat ini. Sepanjang usaha tersebut sesuai perizinan dan mematuhi aturan yang berlaku, tak menjadi soal.

"Tapi kalau sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran apalagi sudah sangat vulgar di medsos, maka saya pikir itu sudah pelanggaran aturan. Jadi harus dikenakan sanksi atau diadakan penutupan atau tidak memperpanjang izinnya," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika