REPUBLIKA.CO.ID, AGAM -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS) Ketenagakerjaan melanjutkan rangkaian peluncuran 'Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan' di Indonesia. Kali ini, giliran Kabupaten Agam, Sumatra Barat yang menjadi lokasi peluncuran gerakan yang mendorong perangkat desa baik formal atau informal untuk memiliki jaminan sosial, khususnya jaminan ketenagakerjaan, bagi dirinya.
Khusus di Tanah Minang, sasaran kampanye jaminan sosial adalah nagari-nagari yang secara struktur adat menggantikan keberadaan desa. Berdasarkan kearifan lokal ini lah, kampanye jaminan sosial di Sumatra Barat dikonversi judulnya menjadi 'Nagari Sadar Jaminan Sosial'.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Aditya Warman menjelaskan, peluncuran acara serupa sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia. Sejak pertama kali diluncurkan pada Agustus 2017 lalu, ditargetkan 276 'Desa Sadar Jaminan Sosial' dibentuk hingga akhir 2017. Untuk wilayah Sumatra Barat sendiri, ditargetkan dibentuk 25 'Nagari Sadar Jaminan Sosial'.
Aditya menyebutkan, 'Program Desa Sadar Jaminan Sosial' merupakan inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menggandeng aparat desa untuk mengampanyekan fungsi jaminan sosial. Setelah dibentuk 'Nagari Sadar Jaminan Sosial', maka setiap Wali Nagari atau perangkat nagari lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja di desa agar lebih memahami manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, Aditya menambahkan, desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan karena mayoritas dari 150 juta pekerja Indonesia berdomisili di desa. Program ini juga lebih difokuskan pada sektor pedesaan lantaran 60 persen penduduk Indonesia merupakan warga desa. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, risiko masyarakat desa terhadap kecelakaan kerja di sektor industri lebih tinggi dibanding masyarakat kota.
Wakil Bupati Agam Irwan Fikri menyambut baik dan mendukung penuh implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sangat penting, karena menganut prinsip gotong royong. Irwan berharap, seluruh masyarakat pekerja di perdesaan dapat dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus diberikan kepada seluruh pekerja di desa baik yang bergerak di sektor formal seperti perangkat desa atau informal seperti petani, pedagang, dan pekerja lepas.
Dalam kesempatan ini BPJS Ketenagakerjaan juga ikut menyerahkan bantuan empat unit hand traktor untuk kebutuhan pertanian di Nagari Koto Tinggi yang langsung diserahkan kepada Wali Nagari Koto Tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika