REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, menegaskan pentingnya keterbukaan atau tranparansi tata kelola anggaran Pilkada Jawa Barat (Jabar) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mengingat, anggaran yang digelontorkan untuk Pilkada Jabar cukup besar, mencapai Rp 1,2 triliun.

Menurut Titi, transparansi penting dilakukan sebagai salah satu prinsip untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang efektif dan efisien. "Karena kalau dilihat bulat-bulat, angka Rp 1,2 triliun itu sangat besar. Jadi KPU harus meyakinkan masyarakat bahwa dana itu benar-benar akuntabel," ungap Titi saat ditemui usai diskusi Mewujudkan Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang Berintegritas di Bogor, Ahad (29/10).

Titi mengatakan, sikap transparansi oleh KPU dapat dilakukan dengan menyampaikan peruntukan dan argumentasi sejumlah dana yang dikucurkan tersebut. Sehingga, Pilkada yang akan dijalani ke depan tidak mudah disusupi, maupun ditemukan penyimpangan-penyimpangan.

"Kalau kita lihat dari sisi jumlah pemilih, Jabar memiliki jumlah penduduk terbesar se-Indonesia, dari 27 Kabupaten kota. Maka bukan tidak mungkin, akan semakin banyak juga penyusup," jelas dia.

Menurut Titi, KPU memang menyebutkan sebesar 60 persen dari total anggaran digunakan untuk membayar honorarium. Meski begitu, lanjut Titi, publik akan tidak bisa langsung menelan bulat statement tersebut. "Nah misal yang 40 persen sisanya, itu harus dibuka kepada publik. Untuk apa saja, dan mengapa jumlah itu segitu," tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika