REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada 2017 sudah lebih baik daripada 2016. "Kita melakukan rapat koordinasi, kemudian laporan d ilapangan dan sebagainya terus dilakukan. Sehingga semua yang kita lakukan telah membuahkan hasil," katanya pada konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (26/10).
Sutopo mengatakan, jumlah titik panas atau hot spot dan indeks standar pencemaran udara sudah normal. "Tidak ada yang sampai level berbahaya," katanya.
Di Indonesia, pada 2017 sekarang masalah yang diakibatkan karena kebakaran hutan tidak terlalu signifikan. Sutopo mengatakan, saat ini belum ada bandara yang tutup akibat kebakaran hutan dan lahan. "Aktivitas masyarakat normal," tambahnya.
Untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan, Sutopo belajar dari pengalaman sebelumnya. Ia mengatakan, saat ini sudah ada enam provinsi yang statusnya siaga darurat.
Saat ancaman mulai meningkat, gunernur di tiap provinsi sudah berani untuk menetapkan siaga darurat. Sehingga penanggulangan dini dapat dilakukan untuk mencegah semakin meningkatnya bencana yang terjadi.
Data BNPB memperlihatkan pada 2017, ada sekitar 125 ribu hektare lahan yang terbakar. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan 2016 sebesar 438 ribu hektare.
Pada 2017, BNPB telah mengerahkan 26 helikopter water bombing dan tiga pesawat cassa untuk menurunkan hujan buatan. Ribuan personil TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan dunia usaha turut bersinergi untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, "Presiden Republik Indonesi, pak Jokowi terus melakukan pemantauan secara intensif di dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika