REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengingatkan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan segenap lapisan tokoh masyarakat agar dapat mengantisipasi fitnah yang sering timbul di masyarakat ketika mendapatkan bantuan. Masyarakat yang menjalankan program bantuan harus bisa transparan melaporkan tanggungjawabnya.
Hal ini disampaikannya ketika menyampaikan bantuan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk pembangunan drainase program Kotaku di kawasan Masjid Al Karona RW 09 Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani, Selasa (24/10). Kecamatan Antapani Kota Bandung telah menerima dana pembangunan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp 350 juta.
"Untuk mengantisipasi munculnya fitnah dari masyarakat, kalau perlu dibuat spanduk, paparkan program kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan, anggarannya berapa, berasal dari mana, pajang di lingkungan RW," kata Oded seperti dalam rilisnya.
Progam Kotaku yang dikoordinasikan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) direalisasikan untuk bantuan dana infrastuktur yang kondisi sarana dan prasarananya tidak memenuhi syarat diantaranya, bangunan jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik. Kecamatan Antapani mendapat khususnya Kelurahan Antapani Wetan melaksanakan kegiatan pembangunan Kotaku ini di RW 01, 07, 08, 09, dan 10. Pada RW 9 melaksanakan total 7 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 85.857.000 rupiah.
Oded percaya tokoh masyarakat di Kota Bandung dapat memegang tanggung jawab serta amanah untuk membangun lingkungan dengan anggaran yang berasal dari APBN.
"Jadi prinsipnya saya melihat tokoh masyarakat di Kota Bandung baik itu di wilayah BKM, LPM dan lain-lain memiliki tanggung jawab moral tentang bagaimana membangun lingkungan setelah mendapatkan amanah anggaran baik dari APBD Kota Bandung, APBD Provinsi, dan juga dari APBN," ucap Oded.
Oded juga menyampaikan, agar masyarakat di tingkat kewilayahan turut mendukung program-program pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan.
"Kalau Kota Bandung ingin maju maka pembangunan harus dimulai dari kewilayahan, oleh karena di Kota Bandung ada anggaran PIPPK, apalagi sekarang ditambah dari pusat melalui BKM," tutur Oded.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
