REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Angka kemiskinan di Kota Sukabumi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kini, jumlah warga yang masuk kategori miskin hanya tersisa sebesar 8,79 persen dari jumlah penduduk.
"Data terakhir, angka kemiskinan di Kota Sukabumi 8,79 persen dari jumlah penduduk," ujar Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi selepas acara rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Sukabumi di Hotel Anugrah, Selasa (24/10).
Jumlah penduduk di Kota Sukabumi mencapai 300 ribu lebih jiwa. Menurut Fahmi, angka kemiskinin masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Ia menerangkan awalnya angka kemiskinan di Sukabumi mencapai 8,96 persen dari jumlah penduduk.
Sehingga, lanjut Fahmi, ada penurunan jumlah kemiskinan meskipun diakuinya belum satu digit. Targetnya kata dia pada 2018 mendatang penurunan angka kemiskinan bisa mencapai satu digit atau di angka 7.
Penurunan angka kemiskinan terang Fahmi disebabkan oleh tiga faktor. Pertama ujar dia, yakni adanya intervensi jaminan sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Kedua, kata dia, intervensi jaminan pemberdayaan kepada masyarakat.
Terakhir, ungkap Fahmi, adanya pembangunan infrastruktur seperti perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan sarana lainnya. Ketiga hal ini, sambung dia, cukup efektif dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
Namun tutur Fahmi, program ini belum efektif karena terbentur mentalitas warga. Dalam artian kata dia perlu adanya perubahan mentalitas warga yang senang memperoleh bantuan. Padahal, lanjut dia, ketika mendapatkan bantuan stimulans seharusnya mereka sudah terentaskan dari kemiskinan.
Fahmi menerangkan, dari tujuh kecamatan di Kota Sukabumi yang penduduknya paling banyak warga miskin terdapat di Warudoyong. Dari hasil analisis sementara kata dia tingginya angka kemiskinan di sana karena tingkat pendidikan warga masih ada yang sekolah dasar (SD).
Ditambahkan Fahmi, data warga miskin terbanyak berikutnya yakni Cikole, Citamiang, Cibeureum, Lembursitu, Baros, dan Gunungpuyuh. Ke depan, pemkot berupaya menurunkan angka kemiskinan di masing-masing wilayah.
Salah satu upayanya kata Fahmi dengan mengandalkan keakuratan data yang didasarkan nama, alamat dan titik koordinat. Data ini lanjut dia akan memudahkan bagi pemerintah dalam melakukan penanganan lebih lanjut. Misalnya, warga yang lulusan SD dan tidak melanjutkan pendidikan akan diberikan intervensi untuk mengikuti program Paket C.
Kepala Seksi Standardidasari Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Andri Purwoko mengatakan, Pemprov Jabar telah basis data terpadu (BDT) rumah tangga sasaran. Data ini bukan hanya kemiskinan melainkan ada sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Ia menerangkan, data seluruh rumah tangga sasaran di Jabar mencapai sebesar 3,9 juta rumah tangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika