REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan jenis bantuan sosial (bansos) yang memiliki dampak paling signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan gini ratio di Indonesia. Karena itu, ia tak heran jika jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terus ditambah setiap tahunnya.
"Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada September 2017, PKH adalah jenis bansos yang memiliki dampak paling signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan gini ratio di Indonesia," terang Khofifah dalam keterangan persnya, Jumat (20/10).
Karena itu, Khofifah merasa tak heran jika jumlah KPM terus ditambah setiap tahunnya. Pada 2015, jumlah KPM hanya sebanyak 3,5 juta. Di tahun 2016-2017, jumlahnya ditambah sebanyak 2,5 juta sehingga total mencapai 6 juta KPM. Di tahun 2018, pemerintah akan menambahnya kembali hingga mencapai 10 juta KPM.
"Begitu juga dari sisi anggaran. Jika tahun 2015, anggaran yang dialokasikan hanya sebesar Rp 6,4 triliun, maka di tahun 2016 dan 2017 jumlah berkali lipat masing-masing Rp 7,7 triliun dan Rp 11,3 triliun. Sementar di tahun 2018, pemerintah kembali menaikkah hingga Rp 17,3 triliun," ungkap dia.
Ia menjelaskan, ada beberapa indikator utama dalam melihat efektifitas PKH sesuai hasil evaluasi Bank Dunia, Bappenas, dan TNP2K. Pertama, aksesibilitas KPM dalam hal pendidikan. Di mana terjadi peningkatan kehadiran siswa sekolah dasar setelah menerima PKH dibandingkan sebelumnya.
"SD naik menjadi 49,2 persen, SMP sebesar 49,9 persen, dan SMA sebesar 30,9 persen. Selain itu, terdapat kenaikan persentase anak yang melanjutkan ke pendidikan menengah 8,8 persen. Serta berdampak pada penurunan jumlah pekerja anak," jelas Khofifah.
Meningkatnya kehadiran pendidikan anak KPM tersebut, kata dia, diikuti dengan munculnya anak-anak berprestasi yang berasal dari KPM PKH. Baik itu di bidang akademik, olahraga, sains, maupun keagamaan. Tidak sedikit pula anak KPM yang memperoleh beasiswa Bidik Misi dan luar negeri.
Indikator berukutnya, dalam hal konsumsi rumah tangga. Di mana terdapat peningkatan konsumsi perkapita yang cukup signifikan, yaitu di atas 10 persen. Tak hanya itu, lanjut dia, belanja pangan untuk protein juga mengalami kenaikan sebesar 6,8 persen.
"Ketiga, dalam hal akses layanan kesehatan. Jumlah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 45 persen. Sementara pemeriksaan kesehatan balita juga naik sebesar 47 persen," tutur dia.
Selain itu, dibandingkan dengan sebelum mendapatkan PKH, terdapat pula peningkatan kelahiran di fasilitas kesehatan sebanyak 4,30 persen, peningkatan kelahiran dibantu tenaga medis sebanyak 610 persen, dan peningkatan imunisasi lengkap sebanyak 4,50 persen. "PKH juga mendukung penurunan angka penderita kerdil berat atau stunting sebanyak 2,7 persen," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika