REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengakui, belum ada upaya maksimal dalam mewujudkan konsep kota cerdas (smart city) di Kota Bogor. Selain karena kurangnya sumber daya manusia (SDM), lembaga eksekutif dan legislatif pun kerap bertentangan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan konsep tersebut.

"Kalau kita lihat di Bandung, jika program smart city membutuhkan biaya hingga Rp 20 miliar itu pasti didukung oleh dewan. Nah kalau di Bogor, mengajukan Rp 200 juta saja sulit sekali disetujuinya," kata Bima saat ditemui usai Seminar Smart City dan Tata Kelola Kota, Jumat (20/10).

Karenanya Bima meminta, lembaga eksekutif dan legislatif bisa mendukung program dan permasalahan yang tengah diprioritaskan pemerintah daerahnya. Adapun terkait kekurangan SDM, Bima mengklaim, pihaknya tidak mudah mencari staff yang menguasai keahlian teknologi informatika.

"Kan agak susah juga mencari orang-orang yang paham IT di internal Pegawai Negeri Sipil itu," jelas Bima. Meski begitu, Bima mengaku masih optimistis untuk mewujudkan smart city di kota hujan Bogor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika