REPUBLIKA.CO.ID,

Jakarta -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan proyek Mass Rapid Transit (MRT) untuk kepentingan nasional. Sehingga, keterlambatan dalam proyek tersebut akan menjadi masalah.

"Ini bukan untuk kepentingan satu dua kelompok. Ini adalah untuk kepentingan nasional. Seratus tujuh puluh tiga ribu orang akan lewat jalur ini tiap hari. Kita ingin memastikan, Maret 2019 sesuai dengan perencanaan, ini bisa jalan," kata Anies saat mengunjungi lokasi pembangunan MRT di Stasiun Haji Nawi, Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (20/10). Wagub Sandiaga Uno ikut mendampingi Anies dalam kunjungan tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, kata Anies telah melihat landasan hukum pembangunan tersebut. Berdasarkan keputusan BPN Juli 2017, semua rumah dan toko menerima untuk digusur. Namun, ternyata masih ada empat rumah yang enggan digusur.

Anies kini telah menginstruksikan Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut. "Kita sudah instruksikan kepada wali kota untuk bebaskan lahan, pastikan proyek ini tidak berhenti," ujar Anies.

"Hari ini saya dan Mas Sandi berdua melihat lokasi yang dilaporkan sebagai lokasi bermasalah. Konstruksi di tempat ini tidak bisa dituntaskan akibat ada empat rumah yang tidak mau lepas," kata Anies.

Kabarnya, eksekusi lahan dimulai pekan depan. "Pak wali akan atur awal Minggu depan. Kita tuntaskan Minggu depan," ucap Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika