REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mempertanyakan sikap Kapolri, Tito Karnavian yang begitu 'ngotot' membentuk Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), di tengah banyak pihak yang mengkritisinya. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal tidak setuju dengan dibentuknya Densus Tipikor ini.

Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mempertanyakan sebenarnya ada apa di balik ngototnya Kapolri dengan Densus Tipikor ini. "Sebenarnya ada apa sih, kok seperti terlalu tergesa-gesa. Kalau begini publik bisa melihat ini mungkin tujuannya hanya proyek saja," ungkapnya kepada Republika.co.id, Jumat (20/10).

Sedangkan pemberantasan korupsi tidak serta merta penindakan semata, tapi juga aspek pencegahan tidak kalah penting. Dan efektifitas pencegahan yang paling dibutuhkan adalah konsolidasi antarlembaga penegakkan hukum serta lembaga terkait seperti PPATK, BPK, BPKD dan inspektorat/Bawasda di daerah.

Yenny khawatir bila Densus Tipikor hadir dan dalam perjalanannya tidak memberi kerja penindakan yang berbeda dengan KPK atau lembaga penegakkan hukum lain, maka kerja penindakan sangat tidak efektif. Apalagi anggaran yang ditawarkan Kapolri tidak sedikit, yakni Rp 2,6 triliun. "Jangan sampai Densus Tipikor hanya sekadar pemborosan anggaran," imbuh Yenny.

"Sangat disayangkan dengan anggaran yang begitu besar ternyata dalam perjalanannya juga tidak efektif memberantas korupsi karena tidak menutup kemungkinan terjadi tumpang tindih," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika