REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI mengawal pelaksanaan beberapa proyek di Ibu Kota yang terancam mundur dari jadwal perencanaan. Permintaan disampaikan langsung Anies-Sandi dengan mengunjungi kantor Kejati DKI.
Anies mengatakan, kedatangannya kali ini untuk membahas lebih jauh bentuk kerja sama yang bisa dilakukan kedua lembaga. Kerja sama ini tentunya terkait aspek hukum sebagaimana tugas Kejati DKI sebagai lembaga penegak hukum.
Dia berharap ada terobosan yang bisa dilakukan kejaksaan untuk membantu memudahkan tugas pemprov. "Pak Kajati (kepala Kejati) menjelaskan ada TP4D (Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintah, dan Pembangunan) yang selama ini bekerja membantu sehingga proses penyelenggaraan proyek-proyek kegiatan di pemprov itu dikerjakan dengan memenuhi seluruh peraturan yang menyangkut tata kelola," kata dia di kantor Kejati DKI, Jakarta Selatan, Kamis (19/10).
Anies dan Sandi tiba di gedung Kejati DKI tepat pukul 10.20 WIB. Keduanya mengenakan baju putih lengan panjang dengan selendang di pundaknya. Anies berwarna biru dan Sandi dominan warna merah lengkap dengan kopiah hitam yang dikenakan masing-masing.
Mereka datang menaiki satu mobil yang sama bernomor B 2507 BKU. Kedatangan gubernur dan wakil gubernur yang baru tiga hari menjabat ini disambut jajaran pemimpin Kejati DKI. "Silaturahim saja," kata Anies sembari berlalu berjalan menapaki tangga menuju lantai atas.
Anies memaparkan, ada sebanyak enam proyek peninggalan kepemimpinan mantan gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan mantan wakil gubernur DKI Djarot Saeful Hidayat terancam mundur dari jadwal yang direncanakan. Proyek yang direncanakan selesai pada 15 Desember 2017 itu kini rata-rata baru selesai 65 persen.
Proyek tersebut, antara lain, pembangunan Stasiun Bintaro, Stasiun Cipinang Lontar, Underpass Kartini, Fly Over Pancoran, Underpass Mampang-Kuningan, dan Underpass Matraman-Salemba.
Anies mengatakan, mundurnya proyek rata-rata hanya karena masalah koordinasi. Mantan mendikbud ini menyesalkan kendala-kendala itu bisa terjadi. Padahal, menurut dia, persoalan tersebut harusnya bisa diselesaikan dengan mudah jika perencanaan dilakukan secara matang.
"Hal-hal yang sebetulnya itu pasti ada dalam perencanaan. Cuma tidak diikuti dengan tertib dan baik, akhirnya molor. Ketika molor begini kan di luar kontrol pemda," ujar dia di Balai Kota DKI, Rabu (18/10).
Anies mengklaim telah memanggil seluruh pihak yang bertanggung jawab atas projek tersebut. Dia meminta semua proyek itu selesai sesuai rencana. Kalau tidak selesai bulan Desember ini, menurut dia, akan terjadi kerepotan. Mulai tender baru pada tahun depan dan belum tentu yang meneruskan adalah pihak yang sama.
"Ini perintah, review semua. Saya minta paling lambat Jumat (20/10) pagi akan ada dokumen tertulis mereka bagaimana mempercepat proses ini," kata dia.
Di sisi lain, lanjut Anies, percepatan penyelesaian proyek mendesak dilakukan karena enam proyek dibangun secara bersamaan dan menimbulkan kemacetan luar biasa. Ia tak ingin warga ditambahi masalah kemacetan yang sudah parah.
DI lain pihak, Kepala Kejati DKI Toni Spontana mengatakan, TP4D sejauh ini mengawal sebanyak 119 proyek dengan nilai total sebesar Rp 4,6 triliun. Ia lantas menunjuk proyek di depan kantor Kejati yang saat ini sedang berjalan, yakni Underpass Mampang-Kuningan.
Jumlah KJP berlebih
Selain menyambangi Kejati DKI, kedua pemimpin Jakarta juga mendatangi beberapa lokasi lainnya. Saat menyambangi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sandi menyebut jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) selama ini berlebih mencapai sekitar 300 ribu penerima.
"KJP ini ada 700 ribu lebih, kan warga yang nggak mampu 400 ribu. Jadi ada kelebihan, kita harus pastikan KJP ini tepat sasaran," kata dia di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kemarin.
Sandi mengatakan, idealnya KJP diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Semua itu akan segera dievaluasi dan diperbaiki data-datanya. Data perbaikan itu akan digunakan untuk distribusi KJP Plus yang ditargetkan bisa dimulai pada 2018. (Editor: Fitriyan Zamzami).
Ikuti Whatsapp Channel Republika