Kamis 19 Oct 2017 16:17 WIB

Pemerintah-Pemprov DKI Diminta tak Berpolemik Soal Reklamasi

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.
Foto: dpr
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan angkat bicara terkait perbedaan sikap antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait reklamasi Teluk Jakarta. Taufik menyarankan kedua pihak duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut, dibanding saling melontarkan pernyataan yang menimbulkan polemik di publik.

"Dalam kondisi seperti itu lebih elok ada semacam rapat pertemuan yang sifatnya bisa informal bisa juga rapat konsultasi atau apapun jangan sampai semuanya malah menyampaikan wacana-wacana di media karena terus menimbulkan situasi yang panas," ujar Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (19/10).

Menurutnya, semestinya kedua pihak tersebut saling mendinginkan suasana dengan mencari jalan terbaik dengan melihat rujukan payung hukum dan dokumen pra syaratnya. Pembahasan secara bersama-sama ini penting juga menurutnya guna mendapatkan jalan keluar sehingga tak terus menerus menimbulkan kegaduhan.

Terlebih hal tersebut ramai kembali usai pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubenur dan Wakil Gubernur DKI DKI Jakarta terpilih. Sebab diketahui dalam janji kampanye politik Anies-Sandi mengatakan akan menolak pembangunan reklamasi, sementara Pemerintah Pusat melalui Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan telah mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta.

"Katakanlah menyangkut janji-janji politik atau menyangkut yang lain nanti kalau sudah saling menagih janji politik kan repot lagi, saya mengusulkan secepat mungkin dan sesegera mungkin coba dilakukan kanalisasi mediasi untuk ketemu," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai jalan keluar masalah reklamasi ini perlu dicari agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Nantinya DPR kata dia juga ingin menginisiasi mediasi antara kedua pihak.

"Nantilah akan membantu juga bagaimana tentunya kita tidak memihak ke siapapun ini untuk kepentingan bangsa dan rakyat coba kita akan memediasi informal, jangan hanya berpolemik di media massa atau di tempat terbuka kasian rakyat," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement