REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemiskinan menjadi salah satu masalah prioritas yang akan ditangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan keduanya pernah bertemu untuk membahas penanggulangan kemiskinan di Jakarta.
"Saya lupa tanggal ketemunya, tapi kami beberapa kali ketemu," kata Bambang saat dihubungi Republika, Rabu (18/10).
Menurut Bambang, Anies-Sandi memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap masalah kemiskinan dan pemerataan. Adapun pokok-pokok yang dibahas dalam pertemuan itu, antara lain: Pertama, bagaimana agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
Kedua, bagaimana pemerintah provinsi (pemprov) DKI dapat membantu mereka yang rentan. Selain warga miskin, warga yang rentan masih banyak. Anies ingin mereka yang rentan tidak kembali jatuh menjadi miskin.
Ketiga, bagaimana membuat program penanggulangan kemiskinan menjadi inklusif. Artinya, apabila ada masyarakat yang merasa miskin, namun belum menerima bantuan, bagaimana mereka dapat masuk ke dalam daftar penerima program. Apakah dapat dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk mereka yang tidak mampu?
Keempat, bagaimana TNP2K dan pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitas implementasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada. Kelima, dibahas pula berbagai masalah terkait kemiskinan, seperti akses sekolah, kesehatan, sanitasi, dan air bersih yang masih menjadi tantangan bagi sebagian penduduk Jakarta. Masih ada daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi seperti di Kepulauan Seribu.
Keenam, Anies-Sandi berpendapat bahwa program kemiskinan yang paling berkelanjutan adalah memberikan lapangan pekerjaan. "Pokoknya semua masalah kemiskinan dan ketimpangan kita diskusikan," kata Bambang.
Bambang mengaku belum ada pertemuan kembali setelah Anies-Sandi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Ia menambahkan, tak hanya DKI Jakarta, secara nasional, jumlah orang miskin memang meningkat selama periode September 2016-Maret 2017.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka terbaru ketimpangan sosial yang terjadi di DKI Jakarta. Data tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di ibu kota masih tinggi. Pada Maret 2017, tercatat ketimpangan sosial di DKI sebesar 0,41 persen dari gini ratio.
Penduduk miskin di Jakarta masih sebesar 389,69 ribu orang atau sebesar 3,77 persen dari seluruh total masyarakat DKI Jakarta. Dibandingkan dengan September 2016, masyarakat miskin tercatat 385,84 ribu orang atau 3,75 persen. Angka ini menunjukan jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,85 ribu atau meningkat 0,02 poin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
