REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kembali menegaskan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tetap menolak reklamasi. Bagi Sandi, menolak dan menghentikan reklamasi adalah mandat dari warga Ibu Kota yang dibawanya menuju kursi pemimpin DKI.

"Posisi pemprov jelas, kami sudah berikan pengarahan di pertemuan pertama, hari Selasa (17/10) kemarin bahwa kami membawa mandat dari warga Jakarta," kata Sandi di Balai Kota DKI, Kamis (19/10).

Sandi mengatakan, pertemuan dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sudah pernah terjadi sebelum pelantikan Senin (16/10) lalu. Pertemuan itu, kata dia, juga sudah ditindaklanjuti oleh tim dari masing-masing pihak. Namun, Sandi enggan menjelaskan secara rinci hasilnya.

"Jadi simpang siur bahwa saya dipanggil nggak datang itu saya klarifikasi tidak benar. Saya yang justru meminta waktu Pak Luhut atas usul Pak Prabowo," ujar Sandi.

Politikus Partai Gerindra itu meminta masyarakat untuk bersabar menunggunya. Ia meminta untuk tidak terus diadu antara pemprov dan pemerintah pusat.

Sandi menjamin kebijakan Pemprov DKI terkait reklamasi akan memberi warga Jakarta keadilan dan kemakmuran bagi semua. "Kami nggak pernah mau berseberangan, kita cari tentunya sebuah prosesi yang terbuka dan berkeadilan. Jadi jangan terlalu dikompor-komporin, sabar dulu, semua sabar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika