REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta terus diintensifkan. Pemkot Yogyakarta menargetkan pada akhir 2017 kawasan kumuh tersisa sekitar 144 hektare saja.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menjelaskan, penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta terus dilakukan dengan target mengurangi luasan kawasan kumuh yang tersisa agar memenuhi target nasional 100-0-100. Yakni 100 persen sanitasi, nol persen Kawasan kumuh, dan 100 persen akses air bersih pada akhir 2019.
"Pada 2018, kami akan memaksimalkan upaya penataan kawasan kumuh sehingga beban penataan kawasan kumuh yang harus kami tangani pada 2019 akan semakin berkurang," kata dia saat memaparkan materinya pada workshop bertajuk Kebijakan Dan Strategi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (17/10).
Pada 2018, kata dia, penataan kawasan kumuh akan menyasar sepanjang bantaran Sungai Winongo melalui program Kotaku. Menurutnya, ada 11 kelurahan yang menjadi sasaran penataan, dimulai dari Kelurahan Kricak hingga Gedongkiwo. Selain itu, akan ada penataan reguler di sejumlah kelurahan di sepanjang Sungai Gajah Wong di antaranya Sorosutan, Muja-Muju, dan Warungboto.
Dalam paparan tersebut, Heroe menjelaskan penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta mengedapankan prinsip kearifan lokal dan berbasis inovasi. Yakni dengan menyulap kawasan kumuh menjadi lokasi menarik yang dapat dikunjungi warga sebagai kawasan terbuka.
Ia mencontohkan, Karangwaru Riverside sebagai salah satu contoh penataan kawasan kumuh yang bisa dibilang sangat berhasil. Ruang publik ramah lingkungan itu kini menjadi tempat alternatif warga untuk melakukan beragam kegiatan.
“Padahal dulunya kawasan tersebut sangat tidak terawat. Namun dengan tekad warga dan sejumlah komunitas akhirnya bisa berubah menjadi kawasan yang menarik,” ujarnya.
Ia menilai, Karangwaru Riverside menjadi contoh penataan di kawasan kumuh lain, sehingga polanya adalah dilakukan dengan partisipasi penuh warga, dan pemerintah memberikan fasilitas agar penataan berjalan sesuai yang direncanakan warga.
Heroe melihat kesadaran warga Yogyakarta sebenarnya cukup tinggi, hal tersebut menurutnya ditandai dengan banyaknya komunitas dan penggiat lingkungan yang telah berhasil melakukan sejumlah gerakan. “Di Code kami sudah memiliki sekolah sungai, tentu hal ini membantu pemerintah untuk segera menyelesaikan penataan kawasan kumuh,” kata Heroe.
Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya Edward Abdurrahman mengatakan, workshop ini dilakukan untuk tukar ilmu antar daerah agar proses penataan kawasan kumuh semakin mendekati target nasional.
“Kami sengaja mengundang Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta sebagai narasumber agar seluruh peserta bisa belajar langsung terkait kebijakan yang sudah dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam mengurangi kawasan kumuh,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika