REPUBLIKA.CO.ID,  TASIKMALAYA -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya belum bisa menetapkan kerugian setelah terjadinya banyak kasus bencana di seantero Kabupaten Tasik. Menurut BPBD, lambatnya penghitungan kerugian karena harus sinkronisasi data dengan instansi lain.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasik EZ Alfian mengatakan, proses pendataan terus dihimpun sampai saat ini. Tetapi, areal terdampak bencana kadang bersinggungan dengan instansi lain sehingga perlu koordinasi.

"Kami sudah hitung tapi data akurat perlu koordinasi ke dinas terkait, misalnya sawah pertanian terendam perlu ke dinas pertanian. Kalau jalan putus sedang dihitung PU, sekalian jalan ambles dihitung," kata Alfian pada wartawan, Rabu (18/10).

Sampai dengan Jumat (13/10), BPBD mencatat kejadian bencana sebanyak 75 kali tahun ini. Jumlah ini, kata Alfian, terus meningkat seiring masuknya musim hujan. Sebab kedatangan musim hujan berdampak pada potensi longsor dan banjir. "Jumlah kejadian sampai kemarin Jumat sore 75 titik di 16 Kecamatan. Mayoritas longsor 71 titik, banjir 4 titik," ujarnya.

Di sisi lain, BPBD serius merealisasikan keinginan Bupati Tasik Uu Ruzhanul Ulum supaya masyarakat tidak bermukim di titik rawan bencana. Nantinya, bangunan permukiman tersebut akan dialihkan guna mencegah timbulnya korban jiwa. "Kami akan undang Badan Geologi untuk tetapkan mana yang bisa dilanjutkan permukiman atau tidak," ujar Alfian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika