Rabu 18 Oct 2017 13:30 WIB

Wakil Ketua DPR: Akhir Polemik 'Pribumi' di Pidato Anies

Rep: Kabul Astuti/ Red: Bayu Hermawan
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.
Foto: dpr
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta agar polemik istilah "pribumi" dalam pidato politik pertama Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan diakhiri. Polemik ini disebutnya tidak "membuat perut rakyat kita kenyang".

"Kita akhiri lah, perdebatan polemik yang enggak perlu. Karena itu tidak akan membuat rakyat kita kenyang juga," kata Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (18/10).

Taufik menuturkan, sudah ada ketentuan dan kesepakatan pasca reformasi terkait istilah pribumi dan non pribumi. Harapannya, perbedaan redaksional pribumi maupun nonpribumi sudah tidak perlu diperdalam. Semua warna negara Indonesia pada prinsipnya sama.

Menurut Taufik, publik tidak perlu berpolemik sepanjang apa yang disampaikan sudah diklarifikasi dan disampaikan kepada publik secara objektif. Apalagi, Anies Baswedan sudah mengklarifikasi secara langsung penggunaan istilah pribumi dalam pidato politiknya. Anies menyebut istilah tersebut konteksnya pada masa penjajahan.

"Ya sudah kita tidak usah bermain-main di masalah kosakata, lebih baik kita berkonsentrasi saja bagaimana kerja gubernur ini. Sesuaikan dengan apa yang dia janjikan, semuanya untuk rakyat. Begitu dilantik, siapapun itu kepala daerah adalah milik seluruh lapisan masyarakat di daerah yang dia pimpin," kata Taufik.

Menanggapi pelaporan ke kepolisian atas pidato Anies, Taufik menyatakan, di era demokrasi ini, setiap warga negara berhak untuk menempuh jalur hukum bila tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan pihak lain. Nantinya, aparat penegak hukum yang menentukan apakah cukup diklarifikasi atau perlu ada aspek hukum selanjutnya.

"Yang penting sekarang bagaimana sandang pangan yang murah, lapangan pekerjaan semakin luas, kemudian dalam situasi ekonomi global yang juga lagi naik turun seperti ini kita harapkan kita beri kesempatan pemerintah untuk lebih konsentrasi pada pekerjaannya," ujar Taufik.

Taufik menambahkan, polemik ini mengandung hikmah bahwa pejabat publik harus hati-hati dan menimbang berbagai unsur di masyarakat dalam mengeluarkan pernyataan.

Sebelumnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (16/10). Anies dalam pidato politik pertamanya di Balai Kota pada Senin (16/10) kemarin, mengatakan:

"Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri."

"Jangan sampai terjadi di Jakarta ini apa yang dituliskan dalam pepatah Madura,Itik se atellor, ajam se ngeremme. Itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Seseorang yang bekerja keras, hasilnya dinikmati orang lain."

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement