REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi, mendorong Pemkab Bogor Bogor bersikap tegas dan memerhatikan kepentingan bersama dalam menata jalur Puncak. Dia pun meminta pemkab membuka ruang komunikasi, dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penertiban.
"Jadi kalau ada persoalan harus duduk bersama, agar semuanya jelas, dan mencapai titik kesepakatan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan," kata Ade kepada Republika.co.id, Selasa (17/10).
Ade menekankan, dengan adanya ruang komunikasi yang dibangun oleh pemerintah, maka dipastikan tidak ada permasalahan, seperti halnya aksi PKL yang terjadi kemarin. Selain itu, dengan 'duduk bersama' Ade meyakini ada solusi yang bisa dijadikan acuan kerja.
"Saya jika pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa dan kecamatan bersama para PKL duduk bersama, maka akan ada solusi," jelas Ade.
Puncak, lanjut Ade, merupakan kawasan yang sangat penting. Karenanya setiap kebijakan yang diambil harus dapat mengurai permasalahan yang ada, seperti kemacetan, kenyamanan wisatawan dan masyarakat sekitar, juga penataan para PKL yang harus ditata dengan sebaik mungkin.
"Para PKL harus ditata dengan baik, karena ini berkaitan dengan masalah ekonomi sumber penghidupan warga," jelas Ade. Sehingga, dia berharap Pemkab Bogor bisa lebih cermat menghadapi masalah demi masalah yang terjadi di kawasan Puncak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
