REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai program kerja yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur (Wagub) Sandiaga Uno dalam kampanye mereka mulai ditagih dan diminta masyarakat untuk dikaji ulang agar dapat diketahui efektif atau tidaknya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta.
"Anies-Sandi harus bekerja cepat dan program kerja yang dijanjikan perlu dikaji lagi agar dapat diketahui efektif atau tidaknya program tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta sesuai dengan yang diperlukan," kata seorang warga Jakarta, Fachrul M Revi kepada Antara, Selasa (17/10).
Fachrul mengatakan ada beberapa program yang mungkin kurang efektif karena dapat membebani negara dan masyarakat Jakarta sendiri serta tidak melihat keadaan kota yang mereka pimpin.
"Program DP rumah 0 persen itu menurut saya mungkin kurang efektif. Hal itu karena di tengah sulitnya mencari lahan dengan harga yang terjangkau di Jakarta, program ini seperti memberi harapan lebih kepada masyarakat. Apalagi ada aturan Bank Indonesia di mana terdapat batas maksimum pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat yaitu sebesar 85 persen" kata Fachrul yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum di salah satu perguruan swasta di Jakarta.
Ia menambahkan aturan Bank Indonesia yang mengatur batas maksimum pemberian kredit pada (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value Kredit Properti. Program ini yang perlu dikaji ulang lagi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru ini.
Seorang warga Jakarta lainnya, Sylvia Anggriani Koswara mengatakan kurang paham tentang program DP rumah 0 persen. Namun, Ia berharap program tersebut lebih baik diganti dengan program yang lebih meringankan masyarakat kurang mampu di Jakarta seperti mengalokasikan penghuni rumah-rumah di pinggiran ke rumah susun dengan biaya yang gratis.
"Saya sendiri masih kurang paham dengan program rumah DP 0 persen apa benar-benar tanpa biaya atau masih ada 'embel-embelnya'. Tetapi, lebih baik diganti dengan program rumah susun bebas biaya untuk masyarakat kurang mampu yang mungkin dapat lebih menghemat lahan yang tadinya mungkin akan dibangun perumahan dengan DP 0 persen tersebut," kata Sylvi yang berstatus sebagai mahasiswi jurusan psikologi di salah satu perguruan tinggi swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika