REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri didesak untuk segera menjelaskan kewenangan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang pembentukannya sedang direncanakan. Sebab, meski sejumlah instansi terkait meyakini tidak akan terjadi tumpang tindih wewenang, cakupan kasus yang akan ditangani densus ini dinilai masih rancu.
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Adery Ardhan Saputro menilai, kejelasan wewenang serta dasar hukum pembentukan ini harus diatur lebih lanjut. Sehingga, cakupan kasus yang ditangani Densus Tipikor ini jelas dan berjalan sebagaimana mestinya.
"Jangan seperti Satgas lain yang sekedar dibentuk saja tetapi tidak diketahui bagaimana kelanjutan tujuan dan kerjanya," ujar Adery di Jakarta Pusat, Ahad (15/10).
Adery menambahkan, seharusnya pembentukan Densus ini tidak perlu menjadi perkara apabila hendak dibentuk dengan format seperti Densus Anti Teror 88. Namun, menurut Adery, pembentukan Densus ini menjadi perkara ketika landasan untuk pembentukannya juga rancu.
"Densus ini akan seperti apa, kalau seperti 88 ya dibawah SK Polri, sudah jelas tidak perlu dipermasalahkan kenapa bisa sampai ada isu Perpres juga," katanya.
Kemudian, berkaitan dengan adanya KPK dan Satgasus P3TPK yang dimiliki Kejagung, Polri juga didesak untuk menjelaskan kewenangan secara spesifik.
"Densus Tipikor kabarnya ada penanganan di polda dan polres, apakah setelah itu KPK punya kewenangan, jembatan antara densus daerah, Satgassus dan KPK harus diperjelas," katanya.
Ia menilai, pembentukan Densus Tipikor ini juga dinilainya belum mendesak. Polri pun disarankan memperkuat dan meningkatkan kinerja direktorat yang sudah ada yakni, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri. "Ini yang harus jelas, kenapa dengan Dittipikor Bareskrim ini," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika