REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akhirnya memberikan penjelasan terkait mangkraknya proyek reaktivasi jalur kereta api Tuntang (Kabupaten Semarang)- Kedungjati (Kabupaten Grobogan). Saat dikonfirmasi di sela acara Dialog Kebangsaan di kompleks Museum dan Stasiun Kereta Api Ambarawa, Kabupaten Semarang, Budi mengaku masih ada sejumlah lahan yang masih dalam penguasaan masyarakat.
"Kementerian Perhubungan, akan melakukan inventarisasi kembali terkait reaktivasi jalur kereta api Tuntang- Kedungjati ini," ungkapnya, Ahad (15/10).
Budi bahkan mengatakan, proyek Tuntang- Kedungjati merupakan satu reaktivasi yang sedikit berat. Artinya, ada sejumlah lahan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang saat ini dimiliki masyarakat.
Hal seperti ini juga terjadi di Yogyakarta, Bandung dan seterusnya. Untuk itu, Kementerian Perhubungan mengakui, akan melakukan inventarisasi ulang. Inventarisasi ulang yang akan dilakukan menyangkut kepemilikan- kepemilikan maupun penguasaan lahan.
"Kami akan mengiventarisasi ulang, kepemilikan- kepemilikan tersebut dan sejauh nanti kepemilikannya tidak berat, menimbulkan komplikasi sosial, maka proyek akan kita lanjutkan," jelasnya.
Sebelumnya, keinginan warga Ambarawa dan sekitarnya bisa menikmati moda transportasi kereta api langsung dari Stasiun Ambarawa ke sejumlah daerah lain, untuk sementara belum akan terwujuddalam waktu dekat. Sebab, proses reaktivasi jalur kereta api Tuntang- Kedungjati ini mangkrak. Proyek reaktivasi jalur kereta api sepanjang 30 kilometer ini bahkan belum jelas kapan bakal dilanjutkan kembali setelah dua tahun tak terurus.
Lahan yang sebelumnya telah dibersihkan dan disiapkan untuk proyek reaktivasi inipun kembali dipenuhi semak belukar. Termasuk, bantalan rel yang sebenarnya sudah dipersiapkan di sepanjang jalur proyek reaktivasi ini.
Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi IVSemarang, Edi Kuswoyo sebelumnya mengakui, aktivitas untuk reaktivasi jalur KA Ambarawa hingga Kedungjati, berhenti sejak awal 2015. Namun, menurutnya, proyek ini bukan lagi kewanangan Daop IV.
Ikuti Whatsapp Channel Republika