REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan, pemerintah tetap menginginkan kesetaraan antara taksi daring dengan taksi konvensional. Saat ini Pemerintah terus mengupayakan 'payung hukum' bersama guna mengurai polemik yang terjadi di lapangan.
Hal ini ditegaskannya, di sela menghadiri acara Dialog Nasional bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Museum Kereta Api Ambarawa, Kabupaten Semarang, Ahad (15/10).
Menurutnya, Kementerian Perhubungan akan mengumpulkan semua perwakilan taksi daring maupun taksi konvensional, pada 17 Oktober 2017 lusa. Dari pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi untuk membuat payung hukum bersama.
Ia juga mengaku prihatin dengan keberadaan taksi online, karena menimbulkan masalah. Di sisi lain, online di dunia merupakan salah satu alat teknologi yang sudah menjadi keniscayaan dan tidak bisa dihindarkan.
Satu hal yang memang diinginkannya, antara taksi daring dan taksi konvensional sebaiknya memang ada suatu rekonsiliasi. Karena ia tidak menginginkan keberadaannya yang datang begitu cepat dan menghabiskan taksi konvensional yang telah ada sebelumnya.
Sehingga, pemerintah tetap perlu untuk membuat aturannya. “Oleh karenanya, online ini jangan 'jumawa'. Sebaliknya yang sudah eksisting juga harus bisa bersabar,” kata Budi Karya Sumadi.
Pemerintah, lanjutnya, juga bisa mengatur keduanya, sehingga terjadi suatu kesetaraan seperti yang diharapkan. Semuanya juga bisa hidup berdampingan kalau masing- masing bisa bicara dengan baik.
“Khusus untuk di Jawa Tengah, dalam menyikapi keberadaan taksi daring masyarakatnya sudah cukup dewasa dan sangat mendukung Pemerintah,” lanjut Menteri Perhubungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
