REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mensinkronisasi rencana Reklamasi Pantai Utara Jakarta oleh pemerintah pusat dengan program politiknya selama kampanye. Hal ini terkait sulitnya Anies-Sandi menghentikan reklamasi karena telah dicabut moratoriumnya oleh pemerintah pusat.
Salah satu yang diusulkan adalah membangun rumah tanpa persekot atau DP 0 rupiah sesuai janji kampanye di salah satu pulau reklamasi. Cara ini sebagai salah satu pemenuhan janji kampanye Anies-Sandi soal keberpihakan rakyat miskin memiliki rumah.
"Bisa saja diselaraskan, Anies-Sandi menjalankan program kampanyenya soal rumah DP 0 rupiah itu," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, Ahad (15/10).
Menurut Maswadi, Anies-Sandi sudah tidak bisa membatalkan atau menyetop reklamasi setelah pemerintah pusat mencabut moratorium ini. "Ini (reklamasi) bisa dipakai untuk melaksanakan janji-janji politik yang lain," ungkapnya.
Karena jangan sampai juga, menurutnya, Anies-Sandi melampaui kewenangan dan jabatan sebagai kepala daerah di Jakarta. Berkonflik dengan pemerintah pusat hanya karena tidak sepakat reklamasi dilanjutkan. "Langkah seperti ini juga tidak benar dan tidak baik bagi Jakarta," terang mantan Ketua Komisi Penelitian pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik (AIPI).
Demi menjaga stabilitas ibu kota, menurutnya, Anies-Sandi harus menjalankan program pemerintah pusat. Tetapi, untuk tetap memenuhi janji politiknya selama kampanye, ia yakin tentu ada pilihan-pilihan yang bisa dikomunikasikan.
Di antaranya tadi menyinkronisasi atau menyelaraskan program reklamasi dengan cara membangun rumah DP 0 rupiah di pulau reklamasi. "Jadi masyarakat bisa mengkaji janji politiknya, bukan mengguggat kenapa janjinya tidak dipenuhi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
