REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Dita Sari mempertanyakan kepentingan di balik pembangunan pulau Reklamasi. Dita menilai, alasan pengembang untuk menambah luas tanah dan tempat tinggal di Jakarta tidak bisa diterima begitu saja.

"Bagi PKB, argumentasi bahwa reklamasi adalah vital untuk Jakarta yang sudah terlalu padat tidak bisa kami terima," ujar dia dalam keterangan tertulis pada Republika, Jumat (13/10).

Pasalnya, lanjut dia, jika dibandingkan kepadatan di kota Paris (400 jiwa/ha) dan Kopenhagen (600 jiwa/ha), Jakarta relatif masih lumayan yaitu 150 jiwa/ha. Jika persoalan adalah kepadatan ini tidak didukung dengan penambahan kepadatan lantai terbangun dan infrastruktur pendukung di dalam Jakarta, mengapa bukan kepadatan lantai dan infrastruktur publik saja yang fokus dibangun?

"Mengapa malah "mlipir" ke laut pantura untuk menambah lahan?," tanya dia.

Dita menambahkan, klaim bahwa reklamasi adalah untuk kepentingan umum juga sangat diragukan. Reklamasi, kata dia, justru mengubah space yang tadinya merupakan milik bersama, menjadi milik pribadi pribadi.

Menurut Dita, swasta diperbolehkan mengokupasi ruang publik untuk kepentingan komersialnya, atas izin pemerintah. Jika proyek ini lalu menggusur dan menghancurkan piring nasi 17.000 nelayan, maka klaim soal kepentingan umum itu jadi omong kosong belaka.

"Pendangkalan pantai akibat pengerukan, misalnya, akan mengganggu aliran sungai. Air yang harusnya terbuang ke laut, malah bakal balik ke daratan akibat pantai melandai. Siapa yang menanggung resiko banjir ini? Ya warga sekitar," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika