REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menghadiri peluncuran Patroli Udara Tiga Negara, yang digelar di Pangkalan Udara Subang, Malaysia, Kamis (12/10). Patroli Udara Tiga Negara melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, sebagai kelanjutan kerja sama trilateral tiga negara tersebut di Laut Sulu.
"Bentuk kerja sama ini nantinya juga akan diintegrasikan dengan patroli dan latihan darat menggunakan mekanisme yang sudah dikoordinasikan serta disusun sebelumnya," kata Ryamizard dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (12/10).
Menhan ketiga negara itu menentukan kebijakan yang dapat menjadi kesepakatan politik dalam menghadapi permasalahan kompleks di perairan Laut Sulu dan sekitarnya sejak awal 2016. Pada akhirnya, dicapai kesepakatan oleh tiga negara untuk memulai kerja sama patroli maritim. Kesepakatan itu diawali dengan peresmian penggunaan Kendali Komando Maritim (MCC) dan peluncuran program TMP Indomalphi, di Tarakan, Kalimantan Utara, pada 19 Juni 2017.
Menurut Ryamizard, kegiatan itu juga akan menjadi satu model acuan yang komprehensif guna memberikan jaminan keamanan bagi pengguna lalu lintas, seperti nelayan, transportasi serta eksplorasi kekayaan perairan di Laut Sulu. "Kerja sama ini juga pada awalnya meniru konsep yang telah lebih dahulu berhasil mengurangi tindakan kejahatan laut secara dratis di Selat Malaka, yang didukung tiga negara pantai, yakni lndonesia, Malaysia dan Singapura," ujar mantan KSAD itu.
Belakangan, ketiga negara itu melengkapi diri melalui program kerja sama Eyes in the Sky, dan kemudian Thailand menyatakan keinginannya bergabung dalam patroli pengamanan Selat Malaka. Ryamizard menuturkan, upaya itu sangat terbukti efektif dalam memberikan jaminan keamanan terhadap pengguna jalur pelayaran Selat Malaka serta mencegah upaya internasionalisasi wilayah yang menjadi kepentingan bersama.
Tidak hanya itu, Ryacudu juga yakin, kerja sama regional semacam ini akan sangat berguna untuk mengantisipasi infiltran paham radikal yang mulai kembali ke negara masing-masing akibat medan pertempuran mereka sudah direbut pasukan pemerintah sah masing-masing. "Bagi Indonesia permasalahan yang terjadi di wilayah teritorial harus diatasi negara-negara yang berbatasan langsung," katanya.
Dengan memperhatikan hal tersebut, lanjut Ryamizard, Indonesia berupaya mengembangkan perhatian dan komitmen dalam upaya memerangi kejahatan transnasional itu secara lebih komprehensif. Kementerian Pertahanan, sambung dia, juga tlah menginisiasi untuk melaksanakan kerjasama yang lebih intensif pada bidang pertukaran informasi dan kejahatan siber.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
