REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, Mujutahid Hidayat menyebut, kawasan kumuh di Kota Bogor yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 67,9 hektare. 67,9 hektare tersebut, merupakan skala prioritas yang akan dikerjakan hingga tahun 2019 ke depan.

"Kami akan dorong perbaikan ini. Yang ditangani oleh kami yaitu kawasan Cimahpar, Pasir Jaya, Mulyaharja dan sisanya yang kecil-kecil itu ditangani Pemkot Bogor," ungkap Mujutahid saat Peresmian Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Bogor di RW 09 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jumat (6/10).

Dia menerangkan, ada beberapa indikator suatu kawasan dinilai kawasan kumuh. Seperti, ketidak-teraturan bangunan, akses jalan lingkungan, drainase yang tidak berfungsi dengan baik, pelayanan air minum kurang, dan sampah dan air limbah yang masih bermasalah.

"Selain itu, dilihat dari ketersediaan apar atau alat pemadam api ringan di kawasan tersebut," jelas Mujutahid.

Menurut dia, pihaknya telah menggelontorkan dana untuk perbaikan kawasan kumuh di RW 09 Kelurahan Cimahpar, yaitu sekitar Rp 3 miliar. Adapun untuk perbaikan kawasan kumuh di Kampung Muara yaitu sekitar Rp. 2,7 miliar.

"Harapannya sih, kami ingin setiap tahunnya ada progress yang cepat terkait perbaikan kawasan kumuh di kota Bogor. Impiannya, hingga nol persen kawasan kumuh lah," kata Mujutahid menjelaskan. Karenanya, dia meminta semua pihak turut andil dan bekerja sama dalam merealisasikan hal tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika